Wali Kota Depok, Mohammad Idris memperketat penanganan COVID-19 di sekolah, untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen pada pekan depan.
"Pengetatan dari sisi kontrol terhadap protokol kesehatan. Termasuk jajanan anak-anak. Ini menjadi catatan evaluasi kami, sebab dalam kasus kemarin ternyata anak didik tertular dari penjual jajanan di luar sekolah. Maka, semua pengetatan yang kami lakukan sebagai persiapan PTM 100 persen," kata Mohammad Idris, melalui kanal youtube pribadi di Depok, Selasa.
Pelaksanaan PTM 100 persen diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Baca juga: Pemkot Depok larang siswa belum vaksin COVID-19 ikut PTM terbatas
Baca juga: Depok keluarkan protokol PTM terbatas
Idris menjelaskan, di SKB 4 menteri terdapat klausul yang mengatakan tidak memperkenankan kepala daerah membuat syarat baru pembelajaran. Artinya, kebijakan tersebut menjadi kewenangan penuh dari empat menteri tersebut.
"Turunan SKB 4 Menteri ke Peraturan Wali Kota bukan ditambahkan syaratnya, tapi saya minta ke penggiat dan penanggung jawab pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap antisipasi munculnya penyebaran Covid-19," katanya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga meminta vaksinasi pelajar di Kota Depok dipercepat sebagai persiapan PTM 100 persen di seluruh jenjang pendidikan. Pihaknya berkomitmen target minimal yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yaitu sekitar 183 ribu anak sudah divaksinasi bisa terpenuhi di pertengahan bulan ini.
Baca juga: Wawali Depok: PTM terbatas dihentikan jika di sekolah ada pelanggaran prokes
"Pertengahan Januari, saya minta sudah 100 persen sesuai standar kementerian. Mudah-mudahan secara simultan kita lakukan terus, kerja sama dan kolaborasi dengan TNI-Polri serta pihak terkait untuk bisa ke sekolah. Khususnya ke sekolah di pemukiman agar vaksinasi bisa 100 persen," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Pengetatan dari sisi kontrol terhadap protokol kesehatan. Termasuk jajanan anak-anak. Ini menjadi catatan evaluasi kami, sebab dalam kasus kemarin ternyata anak didik tertular dari penjual jajanan di luar sekolah. Maka, semua pengetatan yang kami lakukan sebagai persiapan PTM 100 persen," kata Mohammad Idris, melalui kanal youtube pribadi di Depok, Selasa.
Pelaksanaan PTM 100 persen diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Baca juga: Pemkot Depok larang siswa belum vaksin COVID-19 ikut PTM terbatas
Baca juga: Depok keluarkan protokol PTM terbatas
Idris menjelaskan, di SKB 4 menteri terdapat klausul yang mengatakan tidak memperkenankan kepala daerah membuat syarat baru pembelajaran. Artinya, kebijakan tersebut menjadi kewenangan penuh dari empat menteri tersebut.
"Turunan SKB 4 Menteri ke Peraturan Wali Kota bukan ditambahkan syaratnya, tapi saya minta ke penggiat dan penanggung jawab pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap antisipasi munculnya penyebaran Covid-19," katanya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga meminta vaksinasi pelajar di Kota Depok dipercepat sebagai persiapan PTM 100 persen di seluruh jenjang pendidikan. Pihaknya berkomitmen target minimal yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yaitu sekitar 183 ribu anak sudah divaksinasi bisa terpenuhi di pertengahan bulan ini.
Baca juga: Wawali Depok: PTM terbatas dihentikan jika di sekolah ada pelanggaran prokes
"Pertengahan Januari, saya minta sudah 100 persen sesuai standar kementerian. Mudah-mudahan secara simultan kita lakukan terus, kerja sama dan kolaborasi dengan TNI-Polri serta pihak terkait untuk bisa ke sekolah. Khususnya ke sekolah di pemukiman agar vaksinasi bisa 100 persen," katanya.*
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022