Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp100 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk penanganan pandemi COVID-19.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam mengatakan alokasi anggaran itu diambil dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2022 yang baru saja ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun.
"Penanganan COVID-19 kami anggarkan sebesar Rp100 miliar dari APBD tahun depan," katanya di Cikarang, Rabu.
Baca juga: APBD Kabupaten Bekasi 2022 fokus pemulihan ekonomi
Baca juga: Pemkab Bekasi berikan bantuan modal UMKM terdampak pandemi
Pembiayaan penanganan COVID-19, kata dia, dimasukkan ke dalam mata anggaran belanja tak terduga (BTT) termasuk pemberian bantuan sosial dan penanggulangan bencana.
"Begitu juga bansos, untuk di dinas sosial dan BPBD juga untuk penanggulangan bencana, artinya kami siapkan dari BTT," katanya.
Saeful menyebut di setiap perangkat daerah juga telah dialokasikan anggaran penanganan pandemi berdasarkan kegiatannya sehingga penggunaan anggaran BTT baru akan dicairkan sesuai dengan urgensi.
"Di dinas-dinas juga ada anggarannya. Jadi kalau semisal kasus naik dan anggaran kurang, baru akan diambil dari BTT," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi alokasikan Rp180 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan puskesmas
Apabila lonjakan kasus terjadi secara signifikan dan anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah akan melakukan skema pengalihan anggaran.
"Paling nanti ada proses refocusing kalau BTT kurang, tapi harus ada edaran dari Kemendagri dulu untuk melakukan refocusing penanggulangan COVID-19, sama seperti di tahun sebelumnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam mengatakan alokasi anggaran itu diambil dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2022 yang baru saja ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun.
"Penanganan COVID-19 kami anggarkan sebesar Rp100 miliar dari APBD tahun depan," katanya di Cikarang, Rabu.
Baca juga: APBD Kabupaten Bekasi 2022 fokus pemulihan ekonomi
Baca juga: Pemkab Bekasi berikan bantuan modal UMKM terdampak pandemi
Pembiayaan penanganan COVID-19, kata dia, dimasukkan ke dalam mata anggaran belanja tak terduga (BTT) termasuk pemberian bantuan sosial dan penanggulangan bencana.
"Begitu juga bansos, untuk di dinas sosial dan BPBD juga untuk penanggulangan bencana, artinya kami siapkan dari BTT," katanya.
Saeful menyebut di setiap perangkat daerah juga telah dialokasikan anggaran penanganan pandemi berdasarkan kegiatannya sehingga penggunaan anggaran BTT baru akan dicairkan sesuai dengan urgensi.
"Di dinas-dinas juga ada anggarannya. Jadi kalau semisal kasus naik dan anggaran kurang, baru akan diambil dari BTT," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi alokasikan Rp180 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan puskesmas
Apabila lonjakan kasus terjadi secara signifikan dan anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah akan melakukan skema pengalihan anggaran.
"Paling nanti ada proses refocusing kalau BTT kurang, tapi harus ada edaran dari Kemendagri dulu untuk melakukan refocusing penanggulangan COVID-19, sama seperti di tahun sebelumnya," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021