Bogor, (Antaranews Bogor) - Menteri Pemberdayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menginstruksikan aparatur sipil negara melakukan penanaman pohon terutama yang tinggal di bantaran sungai.
"Salah satu upaya untuk mendukung kelestarian alam dan menjaga lingkungan, kita bisa minta bantuan kepada PNS yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk berpartisipasi melestarikan alam dan menjaga lingkungan," kata Menpan RB, dalam peluncuran Kampung Bambu Terpadu, di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menpan menilai upaya rehabilitasi bantaran sungai perlu dilakukan mengingat sungai-sungai yang alirannya sudah terkontaminasi oleh kemajuan dan mondernisasi yang mengakibatkan banjir di masyarakat.
"Rehabilitas bantaran sungai memang harus ditanami, bukanya betonisasi," kata Menpan.
Adanya kendala rehabilitas bantran sungai yang berbenturan dengan regulasi di Kementerian Pekerjaa Umum, menurut Menpan hal tersebut dapat diperbaiki.
Seperti yang disampaikan pakar bambu Indonesia Prof Elizabeth A Wijaya dari LIPI yang mengatakan upaya pengembangan bambu di Tanah Air menemukan kendala karena adanya perbedaan regulasidi antara kementerian terkait.
"Kita masih bisa memperbaiki regulasinya, karena tadi ada yang menyebutkan bahwa dinas atau Kemen PU memiliki regulasi, yakni DAS tidak boleh ditanami dengan berbagai alasan teknis," kata Menpan.
Menpan menyebutkan, selain menggerakkan para PNS untuk ikut terlibat dalam penyelamatan alam dan pelestarian lingkungan, dukungan pemerintah lainnya dari sisi anggaran, di mana Kementerian LH dan HUT memiliki anggaran untuk rehabilitasi.
"Soal anggaran bukan berapa besar dana dikeluarkan untuk bisa mewujudkan upaya pelestarian lingkunga, tetapi kita berupaya pemerintah dan DPR serta masyarakat dan komunitas bambu bisa bergerak berpartisipasi secara swadaya untuk terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan ini," kata Menpan RB.
Menpan menambahkan, adanya partisipasi masyarakat, inisiatif dari penggiat tanaman bambu dan kemudian ada pihak yang sukarela membantu, sehingga tidak perlu mengeluarkan APBN untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Seperti peluncuran Kampung Bambu Terpadu yang merupakan inisiatif masyarakat dari pencinta bambu yang didukung pemerintah lewat kementerian, serta DPR RI menjadi suatu harapan besar dalam upaya penyelamatan lingkungan terutama melalui bambu.
Menurut Menpan, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan, karena kerusakan lingkungan telah berdampak pada bencana alam yang merugikan masyarakat serta pemerintah.
"Ini adalah bentuk partisipasi publik untuk mewujudkan kita lakukan secara bergotong royong," kata Menpan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Salah satu upaya untuk mendukung kelestarian alam dan menjaga lingkungan, kita bisa minta bantuan kepada PNS yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk berpartisipasi melestarikan alam dan menjaga lingkungan," kata Menpan RB, dalam peluncuran Kampung Bambu Terpadu, di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menpan menilai upaya rehabilitasi bantaran sungai perlu dilakukan mengingat sungai-sungai yang alirannya sudah terkontaminasi oleh kemajuan dan mondernisasi yang mengakibatkan banjir di masyarakat.
"Rehabilitas bantaran sungai memang harus ditanami, bukanya betonisasi," kata Menpan.
Adanya kendala rehabilitas bantran sungai yang berbenturan dengan regulasi di Kementerian Pekerjaa Umum, menurut Menpan hal tersebut dapat diperbaiki.
Seperti yang disampaikan pakar bambu Indonesia Prof Elizabeth A Wijaya dari LIPI yang mengatakan upaya pengembangan bambu di Tanah Air menemukan kendala karena adanya perbedaan regulasidi antara kementerian terkait.
"Kita masih bisa memperbaiki regulasinya, karena tadi ada yang menyebutkan bahwa dinas atau Kemen PU memiliki regulasi, yakni DAS tidak boleh ditanami dengan berbagai alasan teknis," kata Menpan.
Menpan menyebutkan, selain menggerakkan para PNS untuk ikut terlibat dalam penyelamatan alam dan pelestarian lingkungan, dukungan pemerintah lainnya dari sisi anggaran, di mana Kementerian LH dan HUT memiliki anggaran untuk rehabilitasi.
"Soal anggaran bukan berapa besar dana dikeluarkan untuk bisa mewujudkan upaya pelestarian lingkunga, tetapi kita berupaya pemerintah dan DPR serta masyarakat dan komunitas bambu bisa bergerak berpartisipasi secara swadaya untuk terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan ini," kata Menpan RB.
Menpan menambahkan, adanya partisipasi masyarakat, inisiatif dari penggiat tanaman bambu dan kemudian ada pihak yang sukarela membantu, sehingga tidak perlu mengeluarkan APBN untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Seperti peluncuran Kampung Bambu Terpadu yang merupakan inisiatif masyarakat dari pencinta bambu yang didukung pemerintah lewat kementerian, serta DPR RI menjadi suatu harapan besar dalam upaya penyelamatan lingkungan terutama melalui bambu.
Menurut Menpan, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan, karena kerusakan lingkungan telah berdampak pada bencana alam yang merugikan masyarakat serta pemerintah.
"Ini adalah bentuk partisipasi publik untuk mewujudkan kita lakukan secara bergotong royong," kata Menpan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014