"Selain itu, juga `site plan` bila ingin mendirikan perumahan karena semua masyarakat ingin lingkungan perumahan yang mereka tinggali nanti akan terasa nyaman serta hijau," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Wabup pada Selasa (17/6) hadir dalam pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apperindo Bogor Raya masa bakti 2014-2019, yang diketuai Inne Rusmiati.
Hadir pada pelantikan itu Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Yani Hasan, Ketua DPP Apperindo Tito Ricardo, dan Bapertarum PNS Edi Darmawan.
Nurhayanti juga mengemukakan bahwa dalam masalah perizinan tidak akan sulit karena semuanya sudah berstandar ISO serta berkomitmen "One Stop Service", dan juga tepat waktu.
Untuk itu, ia kembali menegaskan agar setiap pembangunan perumahan terlebih dahulu memperhatikan masalah perizinan.
"Jangan dulu membangun (perumahan) baru membuat perizinan karena akan menciptakan masalah baru bagi pengembang," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Bogor juga tidak akan mempersulit perizinan bila untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Terpilih DPD Apperindo Bogor Raya Inne Rusmiati mengatakan ke depan pihaknya akan mengadakan berbagai perumahan yang akan diikuti oleh seluruh anggota asosiasi itu maupun mitra pendukung.
Pihaknya telah menyiapkan beberapa lahan yang dapat segera direalisasikan pembangunannya bagi kepentingan perumahan sesuai dengan harapan masyarakat di daerah Bogor Raya.
Nurhayanti sangat mengapreasi pelantikan Apperindo karena akan menjadi mitra kerja baru bagi Pemkab Bogor, khususnya di bidang perumahan.
Ke depan, katanya, Pemkab Bogor ingin Apperindo menjadi lembaga yang memberikan keamanan, dan informasi bagi para pengembang perumahan, khususnya di Kabupaten Bogor.
"Karena dari 700 perumahan yang ada di Kabupaten Bogor baru 10 persen yang menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), dan ini menjadi kendala tersendiri," katanya.
Untuk itu, ke depan Pemkab akan melakukan verifikasi mengenai fasos dan fasum perumahan yang ada di Kabupaten Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) karena semua untuk kepentingan masyarakat.
Pihaknya meminta Ketua Apperindo Bogor Raya untuk berkoordinasi dengan Kepala Bappeda tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) di Kabupaten Bogor agar pembangunan perumahan dapat terencana dengan jelas.
Pewarta: Andi JauhariUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
