Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tancap gas memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk mempercepat berbagai program perkebunan rakyat, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga pengembangan sumber daya manusia dan industri di sektor hilir.
Penguatan sinergi tersebut digaungkan BPDP melalui keikutsertaannya dalam APKASI Expo 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.
Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu, BPDP membuka booth informasi sekaligus menghadirkan talkshow yang mempertemukan jajaran pimpinan BPDP dengan para pemangku kepentingan daerah.
Talkshow tersebut menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Mohammad Alfansyah.
Kehadiran BPDP bukan sekadar memperkenalkan program. Lebih jauh, lembaga tersebut mendorong pemerintah kabupaten mengambil peran aktif dalam mempercepat implementasi program perkebunan di daerah.
Zaid Burhan Ibrahim menegaskan, pemerintah kabupaten mempunyai posisi sangat strategis karena berada paling dekat dengan para pekebun sekaligus memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pembangunan perkebunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, riset, hingga penciptaan nilai tambah produk perkebunan.
“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujar Zaid.
Peremajaan Perkebunan Jadi Perhatian
Di sektor hulu, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program sarana serta prasarana perkebunan menjadi salah satu perhatian utama.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin mengatakan dukungan pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk mempercepat berbagai tahapan program, termasuk pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan membantu penyelesaian legalitas lahan, memperkuat kelembagaan pekebun, hingga memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan.
“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” kata Normansyah.
Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare. Dukungan pendanaan yang telah disalurkan tercatat sebesar Rp12,86 triliun.
Normansyah berharap koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan BPDP dapat memangkas berbagai hambatan dalam pelaksanaan program.
“Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan perkebunan nasional tidak hanya berfokus pada lahan dan produksi. BPDP juga menaruh perhatian besar pada kualitas sumber daya manusia serta pengembangan riset.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan SDM dan riset merupakan fondasi penting untuk membangun industri perkebunan Indonesia yang semakin maju, inovatif, dan berdaya saing.
“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.
Pemerintah kabupaten dinilai memiliki peran penting untuk memperluas informasi mengenai berbagai program pengembangan SDM BPDP. Pemerintah daerah juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta potensi daerah yang berpeluang dikembangkan melalui riset.
Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan.
Pada 2026, BPDP bahkan meningkatkan kuota penerima beasiswa menjadi 5.000 orang untuk jenjang pendidikan D1 hingga S1.
Dorong Perkebunan Jadi Motor Ekonomi Daerah
Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dengan pemerintah kabupaten semakin intensif. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program sekaligus memperluas manfaat yang diterima masyarakat perkebunan.
Zaid menegaskan, pembangunan sektor perkebunan pada akhirnya bukan hanya mengenai tanaman maupun capaian produksi. Lebih besar dari itu, perkebunan berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekebun, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan masa depan industri perkebunan nasional.
“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” demikian Zaid.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
