Depok (ANTARA) - Anara Indonesia bersama DAMPINGSETARA dan komunitas lokal Lombok, Tastura Mengajar, menyelenggarakan sosialisasi program Safe Home di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
Kegiatan yang didukung oleh Uni Eropa ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG), sekaligus memperluas akses terhadap mekanisme pelaporan dan pendampingan yang aman bagi korban.
Founder Anara Indonesia, Lintang Shafa Mazaya, dalam keterangannya, Jumat menegaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap korban.
"Kolaborasi bersama Tastura Mengajar dan Damping Setara menjadi kunci penting. Dengan pendekatan berbasis komunitas lokal, kami berharap Safe Home tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif warga untuk saling menjaga dan berani bersuara," ujar Lintang Shafa Mazaya.
Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dikemas secara partisipatif melalui diskusi kelompok, simulasi penggunaan platform Safe Home, serta edukasi mengenai berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan keamanan digital yang kerap belum disadari masyarakat.
Safe Home merupakan ekosistem inklusi digital berbasis Information and Communication Technology for Development (ICT4D) yang dirancang untuk memperluas akses perlindungan, edukasi, pelaporan, dan pendampingan bagi penyintas kekerasan berbasis gender, khususnya dalam ruang digital.
Melalui integrasi teknologi, komunitas, dan layanan sosial, Safe Home berfungsi sebagai sistem sosio-digital yang menyediakan ruang aman, akses bantuan darurat, literasi preventif, serta mekanisme dukungan psikososial dan rujukan layanan secara anonim, adaptif, dan berbasis kebutuhan komunitas.
Dalam kolaborasi ini, DAMPINGSETARA mendukung proses pendampingan penyintas melalui penyusunan modul pendampingan yang berperspektif korban, sementara Tastura Mengajar membantu proses sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Sukadana, Lombok, termasuk pemerintah desa, wakil gubernur, serta PKK setempat.
Desa Sukadana dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena urgensi memperkuat pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan berbasis gender, sekaligus memperluas akses pelaporan yang aman. Berdasarkan diskusi bersama pemangku kepentingan desa, wilayah ini masih menghadapi tantangan nyata seperti pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan korban.
Meski demikian, masyarakat Desa Sukadana dinilai telah memiliki praktik kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yang tumbuh dari nilai-nilai adat dan budaya setempat.
Ketua Masyarakat Sadar Iklim sekaligus mantan Ketua Karang Taruna Desa Sukadana, Gusti Sempane Gare, menyampaikan bahwa prinsip kesetaraan sebenarnya telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat meskipun belum banyak dipahami secara konseptual.
“Jadi sebenarnya terkait kesetaraan gender ini, secara adat sebenarnya sudah dilakukan praktik kesetaraan gender, cuman belum dipahami secara keilmuan,” ujar Gusti Sempane Gare.
Dalam diskusi yang berlangsung, juga terungkap bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan dalam memahami mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual dan mengakses layanan yang tersedia.
Menurut Gusti Sempane Gare, banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelaporan sehingga korban kerap membutuhkan pendampingan untuk mengakses proses hukum.
“Kalau isu kekerasan seksual ini, kalau dilaporkan, Alhamdulillah mereka cepat dan tanggap. Cuman masyarakat ini butuh pendampingan, karena deliknya itu aduan, bukan laporan. Jadi masyarakat butuh pendampingan,” ujar Gusti Sempane Gare.
Selain itu, belum adanya sistem pencatatan yang terstruktur membuat tidak semua kasus kekerasan berbasis gender tercatat atau dilaporkan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan di masyarakat masih menyerupai fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang muncul ke permukaan belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
Dipimpin oleh Monica Maharani, Tim Anara Indonesia juga melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara bersama warga serta pemangku kepentingan desa untuk memahami kebutuhan, hambatan akses layanan, serta dinamika kerentanan yang dialami komunitas secara kontekstual.
Seluruh data dan pengalaman yang dihimpun dikelola dengan prinsip anonimitas, keamanan, dan persetujuan partisipatif sebagai bagian dari pendekatan ethical ICT4D. Temuan empiris tersebut kemudian akan diolah menjadi policy brief dan kerangka rekomendasi berbasis komunitas guna mendukung pengembangan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi penyintas kekerasan berbasis gender.
“Bagi kami, data komunitas bukan sekadar instrumen dokumentasi, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga secara etis dan bertanggung jawab. Karena itu, Safe Home tidak hanya dirancang sebagai platform digital, tetapi sebagai ekosistem perlindungan berbasis kepercayaan (trust-based ecosystem) yang memastikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi intervensi serta kebijakan yang relevan, aman, dan berkelanjutan,” ujar Monica Maharani.
Sebagai tindak lanjut program, Anara Indonesia akan menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) bagi calon Teman Dengar dari masyarakat lokal Lombok yang akan didampingi oleh DAMPINGSETARA.
Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan mendengar aktif, pendampingan awal yang berperspektif korban, serta mekanisme rujukan layanan yang tepat agar keberlanjutan program dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Anara Indonesia berharap Safehome dapat memperluas akses informasi dan layanan pendampingan di Lombok Tengah.
Kehadiran platform ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan berbasis gender, sekaligus membangun sistem perlindungan berbasis komunitas yang aman, inklusif, dan berpihak pada korban serta kelompok rentan.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
