IMM nilai kurban Presiden pakai APBN bentuk kepedulian sosial

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan bentuk kepedulian sosial.

Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM Ari Aprian Harahap mengatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban merupakan bagian dari fungsi negara dalam membantu masyarakat karena manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi lainnya.

"Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban," ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden merupakan hal yang sah, baik secara hukum maupun syariah.

"Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang memang resmi dalam sistem keuangan Indonesia, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan," katanya.

Ia juga menekankan bantuan itu bukan berasal dari dana pribadi presiden yang kemudian diklaim sebagai bantuan personal.

"Jadi, ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah yang seluruhnya berasal dari peternak lokal dan terdiri atas sapi premium dengan bobot di atas 800 kilogram hingga 1,3 ton.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan hewan-hewan kurban itu disalurkan ke 552 daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh masyarakat hingga tokoh agama di seluruh Indonesia.

"Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing," kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).