16.046 dapur MBG sudah kantongi SLHS jamin keamanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan, pihaknya terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan standar keamanan pangan, dan 55 persen atau 16.046 dapur MBG sudah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI) di Jakarta, Sabtu, berdasarkan data BGN, jumlah SPPG terus mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025 hingga 22 Mei 2026. Total SPPG operasional saat ini mencapai 29.225 unit di berbagai wilayah Indonesia.

“Sebanyak 16.046 SPPG telah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau 55 persen dari total SPPG operasional,” demikian tertera dalam laporan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya.

Baca juga: BGN kembali tutup sementara 41 SPPG di NTB karena belum miliki SLHS dan IPAL
Baca juga: BGN setop sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur tanpa IPAL dan SLHS per 1 April 2026

Tercatat sebanyak 2.646 SPPG saat ini berada dalam proses penerbitan SLHS, sementara 10.533 SPPG lainnya tengah dalam tahap persiapan pengajuan sertifikasi.

Dalam penguatan tata kelola keamanan pangan, pemerintah mulai menerapkan sistem akreditasi bertahap terhadap SPPG pada tahun 2026 dengan kategori Unggul (A), Sangat Baik (B), dan Baik (C).

Laporan tersebut juga memuat data pengawasan terhadap SPPG yang mendapatkan surat peringatan (SP) maupun penghentian sementara operasional atau suspend.

Baca juga: BGN hentikan sementara 492 SPPG di Sumatra mulai 9 Maret karena belum miliki SLHS

Berdasarkan data minggu ketiga Mei 2026, total SPPG yang berstatus suspended tercatat sebanyak 1.152 unit. SPPG dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan.

“Per tanggal 19 Mei jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429,” tulis laporan tersebut.

Surat peringatan diberikan kepada SPPG yang dinilai belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum melakukan pendaftaran SLHS.