Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pembangunan 24 juta sambungan pipa air bersih ke rumah pada 2029 atau setara 40 persen cakupan perkotaan (urban coverage).

Target tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 93 juta penduduk.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui target itu bukanlah pekerjaan ringan, sehingga memerlukan kolaborasi antarsektor.

"Itu berarti hingga 93 juta orang. Ini pekerjaan yang berat sekali. Sekarang tahun 2026, bisa enggak tiga tahun kita bisa segini," kata AHY dalam acara Water Townhall Meeting di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan saat ini jumlah sambungan pipa air bersih yang telah terpasang baru mencapai 14 juta sambungan rumah. Angka tersebut mengaliri sekitar 56 juta penduduk atau sekitar 20 persen dari total populasi Indonesia.

Sementara, dalam jangka panjang pemerintah memasang target lebih ambisius melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga: AHY: Ungkap Infrastruktur harus multifungsi setelah tol bisa didarati jet tempur

Baca juga: Menko IPK sebut kebijakan Zero ODOL diharapkan berlaku Januari 2027

Pada 2045, ditargetkan tersedia 56 juta sambungan rumah atau 100 persen cakupan, yang diproyeksikan mampu melayani 211 juta jiwa.

"Ini pekerjaan berat dan harus kita lakukan secara serius karena sekali lagi kita harus memastikan setiap warga itu punya akses terhadap air bersih," ujarnya.

Adapun AHY menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, ada sejumlah langkah strategis yang harus diperkuat.

Pertama, konservasi air guna memastikan ketersediaan air dapat mengakomodasi kebutuhan saat ini maupun masa depan.

Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan air secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Ketiga, mitigasi bencana termasuk risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.

"Kita harus mengelola dan mengembangkan, menggunakan ini (air) dengan sebaik mungkin, efektif dan efisien. Jangan kita istilahnya menggunakan tanpa tujuan yang tepat," tambah AHY.

Ia juga memaparkan peta kebutuhan air nasional yang memperlihatkan adanya kompetisi antarsektor.

Saat ini, sekitar 74 persen sumber daya air digunakan untuk irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan.

Kebutuhan tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga diperluas ke Kalimantan, Sulawesi, Papua dan wilayah Indonesia Timur.

Sementara itu, penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga mencapai sekitar 9 persen, industri 6 persen, kebutuhan komersial 3 persen dan sektor lainnya 8 persen.

Maka dari itu, Pemerintah menilai pengelolaan yang terintegrasi menjadi kunci agar kebutuhan terbesar di sektor pertanian tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan akses air bersih bagi masyarakat.

 

 


 



Pewarta: Bayu Saputra
Editor : Heri Sutarman

COPYRIGHT © ANTARA 2026