Menko IPK tekankan sinergi pemerataan pembangunan kawasan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan sinergi pemerataan pembangunan kawasan.

Dia menekankan pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan.

“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin..

Pembangunan jalan tol, peningkatan jalan nasional, pengembangan kawasan industri, serta perbaikan fasilitas publik menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di daerah.

AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Ia menjelaskan geopolitik global saat ini tidak lagi terbatas pada ruang diplomasi dan pertahanan, tetapi telah berdampak langsung terhadap rantai pasok, sistem energi, platform digital, hingga jaringan infrastruktur nasional.

AHY juga menyoroti tantangan perubahan iklim yang kini menjadi bagian dari risiko ekonomi global. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dirancang untuk menghadapi kondisi masa depan dan memperkuat daya tahan nasional.

AHY menegaskan pembangunan infrastruktur nasional harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas logistik, serta mendorong pemerataan pertumbuhan antar-wilayah di seluruh Indonesia.

Selain memperkuat ketahanan nasional, AHY menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat proyek-proyek strategis yang kredibel, transparan, dan siap investasi, guna mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.