Kemenhut siap fasilitasi penyediaan lahan dalam pemulihan pascabencana

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan kesiapan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menyediakan lahan di kawasan hutan apabila dibutuhkan sebagai bagian dari pemulihan pascabencana Sumatra.

Menurut pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa, Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki dua tugas utama dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yakni pembersihan kayu dan fasilitasi penyediaan lahan.

"Kementerian Kehutanan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyediaan lahan di kawasan hutan apabila dibutuhkan dan diusulkan oleh BNPB atau pemerintah daerah. Untuk hunian sementara, mekanisme yang digunakan adalah persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sementara untuk hunian tetap melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Dalam rapat satgas yang digelar di pada Senin (23/2), Wamenhut mengatakan hingga saat ini belum terdapat usulan lokasi kawasan hutan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.

Kemenhut telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum terkait permohonan penggunaan kawasan hutan untuk area penimbunan kayu, pembangunan sabodam, penyediaan air baku, serta penanganan jalan dan jembatan yang melintasi kawasan hutan.

Dia menyebut usulan tersebut akan segera diproses sesuai ketentuan.

Terkait pembersihan kayu, Kemenhut telah menerbitkan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta membentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di tiga provinsi terdampak. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, serta unsur TNI dan Polri.

Salah satu contoh percepatan dilakukan di Pantai Padang, Sumatera Barat, dengan pembersihan sepanjang delapan kilometer. Pembersihan juga dilakukan di DAS Garoga di Sumatera Utara, di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, serta di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Baca juga: Mengetuk pintu dari rumah ke rumah sembari menunggu Huntara

Baca juga: Dua sisi Ramadhan di bawah atap hunian sementara

Di Langkahan terdapat tumpukan kayu sekitar 1 juta meter kubik di area kurang lebih 36 hektare yang tersebar di lima titik dan telah ditangani.

Di Desa Geudembak, Kecamatan Langkahan, Kemenhut menyediakan kayu untuk pembangunan hunian sementara bekerja sama dengan Rumah Zakat dan Universitas Gadjah Mada dalam aspek rekayasa konstruksi. Sebanyak 103 unit hunian sementara direncanakan dibangun. Hingga kini 66 unit telah selesai dan 37 unit dalam proses pembangunan.

Terkait penanganan tumpukan kayu di Bendungan Krueng Keuruto, Kabupaten Aceh Utara, Kementerian Kehutanan pada prinsipnya siap memberikan dukungan administratif guna memastikan kepastian hukum lokasi penimbunan kayu yang berasal dari bencana.