Komisi V DPR tegaskan tidak pernah minta toko ritel modern ditutup

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko ritel modern, seperti Indomaret atau Alfamart, ditutup karena keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung toko ritel modern ditutup adalah informasi yang keliru.

"Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup," kata Lasarus di Jakarta, Senin.

Dia mengaku hanya menyampaikan soal pengaturan keberadaan toko ritel modern tersebut, tetapi bukan untuk ditiadakan.

Baca juga: DPR RI tak berwenang tutup izin usaha ritel modern

Baca juga: DPR harap undur diri Dirut TVRI tak ganggu siaran Piala Dunia 2026

Dia menyampaikan bahwa pembahasan di DPR terkait toko ritel modern itu adalah soal keluhan masyarakat, terutama pedagang toko kelontong yang terpaksa harus ditutup karena kalah bersaing.

Sebab, kata dia, bisnis ritel modern tersebut sudah merambah hingga ke pelosok desa bahkan dusun di Indonesia.

Dia menjelaskan pada saat rapat bersama pemerintah beberapa waktu lalu, hanya menyampaikan pemikiran agar toko ritel itu dibatasi cukup hingga kecamatan, demi menjaga perekonomian masyarakat desa.

Dengan begitu, pedagang sembako di desa dapat memiliki kesempatan ekonomi, termasuk setelah adanya program KDKMP.

"Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menyetop ekspansi jaringan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, melainkan melakukan pengaturan terhadap keberadaannya, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Ferry, desa sebaiknya tidak didominasi oleh ritel modern karena sudah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (21/2).