Bawaslu RI dan UMI kolaborasi perkuat pendidikan politik dan demokrasi

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) teken Mou penguatan pendidikan politik dan demokrasi mahasiswa.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Makassar, Senin, mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan dalam kolaborasi bersama UMI yang merupakan kampus swasta terbesar khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Misalnya dalam riset kepemiluan mulai pembahasan tentang bagaimana terkait pemilihan langsung dan tidak langsung, apakah sesuai dengan ketentuan pemerintah serta terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal Pemilu Nasional (Presiden & DPR/DPD) dengan Pemilu Daerah (Pilkada).

Baca juga: 10 kampus LLDikti Wilayah IX ikuti kinerja PT berdampak Kemdiktisaintek
Baca juga: Profesor UMI perkuat peran kampus berdampak bagi masyarakat
Baca juga: UMI raih dua penghargaan nasional di ajang Anugerah Diktisaintek 2025

"Kita bahas bagaimana pelaksanaan jika pemisahan (Pemilu dan Pilkada) dua tahun.Ini kan belum dibahas secara mendalam," ujarnya pada acara Kuliah Umum sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama di Aula Al Jibra UMI Makassar.

Selain itu, fokus kolaborasi ini juga terkait upaya penguatan peran Bawaslu agar semakin efektif dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu ataupun dalam penyelenggaraan pilkada ke depan.

Termasuk tentunya pemberian pendidikan politik kepada mahasiswa, karena kan sejak 2024 sudah bisa dilaksanakan kampanye di Perguruan Tinggi.

"Nah tinggal kemudian bagaimana mekanisme yang baik karena pada 2024 banyak hal yang kurang bisa dilakukan, padahal MK sudah membuka itu," ujarnya

"Jadi sekarang bagaimana kampanye di perguruan tinggi, apalagi mahasiswa ada yang menolak kampanye, padahal kan boleh-boleh saja, mahasiswa harus mendengarkan juga partai politik berkampanye," lanjut dia.