Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pekerjaan rumah besar menanti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpilih yang segera ditetapkan, terutama persoalan krusial menyangkut birokrasi daerah mengingat kondisinya dinilai sudah berada pada titik kritis.
Demikian penilaian Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin, dikuatkan oleh sejumlah indikator di antaranya penumpukan jumlah pegawai, ketidakseimbangan beban kerja serta belanja pegawai yang kini mendekati 50 persen dari total APBD.
"Ini menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi oleh sekda baru. Sekda terpilih harus bisa menyelesaikan persoalan serius terkait tumpukan ASN dan PPPK yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan," katanya di Cikarang, Selasa.
Dirinya menyebut kondisi ini sebagai anomali birokrasi yang lahir dari rekrutmen tidak terkontrol, minim evaluasi kinerja dan lemahnya disiplin kerja pada sejumlah organisasi perangkat daerah.
"PPPK kita membludak sampai lebih dari 14 ribu. Tapi di lapangan, alasan pelayanan terganggu karena kekurangan tenaga kerja masih sering muncul. Ini kan aneh," katanya.
Ia mengaku masalah yang muncul saat ini bukan terjadi dalam semalam. Kebijakan tumpang tindih dan rekrutmen pegawai yang berlebihan menyebabkan efektivitas kinerja tidak pernah benar-benar teruji.
Menurut dia saat ini belanja pegawai Kabupaten Bekasi telah mencapai 42 persen dari APBD dan berpotensi menembus 50 persen pada tahun 2026, terutama akibat penambahan PPPK tahap pertama, kedua serta paruh waktu.
"Rekrutmen tanpa perhitungan yang jelas ini membebani APBD dan membuat efektivitas pegawai tidak terkontrol. Ada yang jobdesk-nya tidak jelas, bahkan ada yang hanya nongkrong di warung kopi," katanya.
Seperti diketahui, jumlah ASN Kabupaten Bekasi saat ini mencapai 25.562 orang, terdiri atas 9.090 PNS, tiga CPNS, 13.411 PPPK dan 3.058 PPPK paruh waktu yang baru dilantik.
Iwang menegaskan peran sekda memiliki mandat besar untuk mengendalikan internal pemerintahan, termasuk penataan pegawai, efisiensi kerja serta memastikan pelayanan publik tidak lagi terganggu oleh kesemrawutan birokrasi.
"Sekda harus menjadi motor penggerak dan penyambung energi seluruh perangkat daerah. Evaluasi total bagi PNS dan PPPK harus dilakukan sejak awal," katanya.
Dia menyatakan seluruh kandidat sekda yang mengikuti proses seleksi memiliki latar belakang berbeda dalam kemitraan dengan DPRD Kabupaten Bekasi.
Endin Samsudin dinilai paling banyak bersentuhan dengan isu kepegawaian sementara Iwan Ridwan baru dua bulan bermitra melalui Bapenda dan Henri Lincoln memiliki pengalaman mumpuni di bidang pembangunan infrastruktur.
"Siapa pun yang terpilih, mereka harus siap bekerja keras. Birokrasi kita membutuhkan pembenahan mendalam. Dan yang paling penting, para pegawai bisa saling kompak serta memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program kerja Pemkab Bekasi," ucap dia.
Tahapan penentuan sekda terpilih masih berlangsung. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan baru mengirimkan hasil seleksi dari panitia seleksi kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Ini kan harus mengajukan satu lagi tahapan ke pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini ke gubernur. Setelah balasan dari pemerintah provinsi baru kita bisa mengumumkan dan melantik," katanya.
Ia menyebutkan waktu pengiriman dan penerimaan surat balasan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Bekasi diperkirakan memakan waktu sekitar lima hari. Surat pengajuan dijadwalkan dikirim hari ini sebagai bagian dari prosedur resmi sebelum pengumuman maupun pelantikan dilakukan.
"Hari ini surat dikirim, standar waktu surat kembali ke Pemerintah Kabupaten Bekasi atau surat balasan itu berkisar lima hari," katanya.
Diketahui, proses seleksi Sekda Kabupaten Bekasi telah memasuki babak akhir. Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) telah merilis tiga nama dengan nilai tertinggi, dan saat ini hanya menunggu keputusan final dari Bupati Bekasi.
Pengumuman tiga besar tersebut tercantum dalam surat panitia seleksi nomor 800.1.2.6/18-PANSELJPTP-SD/2025. Seleksi ini berlangsung panjang dan ketat, mulai dari verifikasi administrasi, uji kompetensi, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara.
Hasil penilaian akhir panitia seleksi menempatkan Endin Samsudin selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi pada posisi teratas dengan total nilai 87,35. Disusul Kepala Bapenda Iwan Ridwan meraih poin 85,98 serta Kepala Dinas SDABMBK Henri Lincoln di posisi ketiga dengan nilai 82,68.
Baca juga: Panitia seleksi Sekda Bekasi tuntaskan pleno penetapan hasil
Baca juga: Kejaksaan turut awasi tahapan seleksi Sekda Kabupaten Bekasi
Baca juga: Tiga kandidat Sekda Kabupaten Bekasi mengikuti uji kompetensi
