Jakarta (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 tahun ini merupakan momen bersejarah karena diselenggarakan untuk pertama kalinya di tanah Afrika, berkat posisi Afrika Selatan sebagai pemegang Presidensi G20.
Dengan tema utama “Solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan”, KTT G20 yang diselenggarakan di Johannesburg pada 22—23 November 2025 ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Dalam sambutannya, Ramaphosa menegaskan bahwa sepanjang Presidensi G20, Afrika Selatan terus berjuang memajukan integritas forum seiring perluasan fokusnya dari kebijakan makroekonomi ke agenda yang lebih luas, mencakup perdagangan, pembangunan, kesehatan, hingga tantangan global lainnya.
KTT G20 tahun ini dilaksanakan di masa dinamika global menyibak lunturnya komitmen negara-negara dunia terhadap multilateralisme. Perselisihan semakin meruncing, konflik di berbagai kawasan tak kunjung berakhir, dan ditambah dengan perang dagang yang dipicu negara adidaya.
Sentimen tersebut pun terlihat dari absennya sejumlah kepala negara dari KTT G20, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang “memboikot” agenda tersebut, dengan dalih mengecam “pelanggaran HAM” terhadap masyarakat kulit putih di Afrika Selatan, sebuah tuduhan yang oleh pemerintah Afrika Selatan dinilai tak berdasar.
Sebagai negara yang berkomitmen menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia bertekad mempertahankan partisipasinya dalam KTT G20 tahun ini. Terlebih, Indonesia belum lama ini menyelesaikan amanah sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022.
Ketika Indonesia selalu diwakili kepala negara dalam pertemuan tingkat pemimpin KTT G20 sejak 2008, tahun ini menjadi tidak biasa karena Presiden Prabowo Subianto justru mengamanahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berangkat memimpin delegasi RI untuk KTT G20 di Afrika Selatan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa kehadiran Gibran menggantikan Prabowo dalam KTT G20 tahun ini sama sekali tak bermakna bahwa komitmen Indonesia terhadap G20 mulai luntur.
Presiden pun tetap mengikuti perkembangan pembahasan G20 melalui laporan berkala dari Sherpa (perwakilan) Indonesia di G20 serta memberikan arahan substantif terkait posisi dan kepentingan yang harus diperjuangkan Indonesia di tingkat global.
Kerja sama membangun
Untuk KTT G20 tahun ini, Indonesia mengusung isu reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.
Wapres Gibran, di hadapan para pemimpin dunia, dengan percaya diri menegaskan pentingnya solidaritas global dibangun dengan pondasi keadilan dan kesetaraan antara negara-negara maju maupun berkembang untuk mengatasi masalah bersama, seperti perubahan iklim dan krisis multidimensi.
“Indonesia meyakini bahwa pembangunan global tak hanya harus kuat, tapi juga harus adil dan inklusif untuk mengangkat setiap bangsa,” kata Wapres RI, dalam pernyataannya di KTT G20.
Menyoroti isu finansial global, Gibran berkata bahwa dunia saat ini membutuhkan sistem finansial yang semakin mudah diakses, terprediksi, dan memberi kesempatan setara bagi negara berkembang, seperti melalui pembebasan utang dan pembiayaan inovatif.
Dalam kesempatan itu, dia merinci komitmen Indonesia untuk mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
Wapres juga mengungkit sistem pembayaran digital QRIS yang semakin populer di Indonesia, sebagai contoh solusi keuangan digital yang sederhana untuk mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi nasional.
Dua hal yang disampaikan Gibran tersebut cukup menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil tindakan konkret, daripada sekadar berkata-kata, dalam mewujudkan sistem finansial yang inklusif dan diharapkan dapat menjadi inspirasi dunia.
Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran juga mengingatkan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara, sehingga kerja sama yang saling memberdayakan harus dilakukan.
“Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendiktekan. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan,” ucap Gibran.
Ia pun tak lupa memuji KTT G20 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Benua Afrika, tahun ini, yang merupakan cerminan bahwa negara-negara Selatan Global tak lagi merupakan penonton dalam dinamika global, namun sudah menjadi pemain aktifnya.
Pesan solidaritas
Di tengah ketegangan global yang belum mereda, kehadiran para pemimpin negara yang tetap berkomitmen terhadap KTT G20, kali ini sudah cukup menunjukkan bahwa rasa percaya terhadap idealisme akan solidaritas global masih bertahan, kata pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah,
“Mereka semuanya terikat pada idealisme bersama dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam aspek-aspek, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan gejolak ekonomi,” kata Reza.
Ia pun memandang positif kehadiran Wapres Gibran dalam KTT G20 atas penugasan dari Presiden Prabowo sebagai isyarat bahwa idealisme G20 telah mengakar di generasi muda Indonesia.
Idealisme akan solidaritas global merupakan kunci untuk menciptakan masa depan yang inklusif bagi mereka yang paling berisiko. Terlebih, di dunia yang semakin terhubung, seperti saat ini, tantangan yang dihadapi suatu negara pasti akan berdampak pada negara-negara lain.
KTT G20 di Afrika Selatan tahun ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mengingatkan kembali idealisme bersama di antara negara-negara besar sedunia bahwa mereka harus dapat mempertahankan solidaritas di tengah dinamika global yang semakin bergerak ke ambang perpecahan.
Sebagai perwakilan termuda yang berbicara di antara para pemimpin negara G20, Wapres Gibran juga sekaligus menjadi cerminan bahwa Indonesia siap melakukan pembangunan berkelanjutan secara lintas generasi, dengan menjunjung tinggi idealisme G20.
