Margarito Kamis: Persatuan sipil-militer kunci Indonesia kuat dan berdaulat

Jakarta (ANTARA) - Para pendiri bangsa tidak pernah memisahkan secara tajam hubungan antara sipil dan militer. Yang mereka pikiran adalah kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu kesatuan politik untuk bangsa dan negara.

Pandangan itu dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Margarito Kamis, SH, MHum, ketika berbicara tentang "Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat & Berdaulat" yang diselenggarakan Partai Negoro di Kantor Kajian SinKos Indonesia, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).

Margarito menilai pandangan yang memisahkan secara tajam antara sipil dan militer berasal dari Barat.

"Pikiran yang membedakan antara sipil dan militer itu datang dari Barat. Dalam sejarah tata negara universal, konsep itu muncul dari kelompok-kelompok oligarkis dan aristokrat masa lalu,” katanya.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus cerdas mengenali hidden mind atau maksud tersembunyi dari konsep-konsep luar semacam itu. “Kalau kita tidak hati-hati, konsep-konsep asing ini bisa memecah-belah bangsa. Mereka tahu, kalau kita bersatu, kita akan terlalu kuat dan maju,” katanya menegaskan.

Saat ditanya mengenai hubungan sipil dan militer yang ideal untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat, ia menegaskan tidak seharusnya ada pertentangan di antara keduanya.

“Saya tidak mau melihat bahwa seolah-olah sipil hanya begini dan militer harus begitu, itu salah. Saya tidak menyetujui konsep pembedaan yang keras antara sipil dan militer, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa konsep pembedaan tersebut justru berawal dari pandangan yang menempatkan negara berhadapan dengan masyarakat. “Itu jelas tidak masuk akal, dan harus diakui konsep itu datang dari kelompok-kelompok oligarkis masa lalu,” katanya.

Menilai kebijakan Presiden Prabowo selama satu tahun pemerintahannya ini, Margarito mengatakan Prabowo memahami konsep Negara Kesejahteraan. Dia menilai Presiden Prabowo Subianto memahami konsep kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dengan baik.

“Pak Prabowo memahami konsep kenegaraan secara detail. Ia tahu bahwa pemerintahan, tentara, polisi, jaksa, dan institusi lainnya berada di bawah Presiden. Kalau Presiden beres, negara beres. Kalau mereka tidak beres, Presiden pun dianggap tidak beres,” ujarnya.

Menurut Margarito, pemimpin yang baik adalah yang memahami bahwa negara harus mengurus rakyat dari lahir hingga meninggal dunia. “Urusan makan, pakaian, sekolah, rumah, kesehatan, semua harus diurus oleh negara,” katanya menegaskan.

Ia juga menyinggung sejarah awal pemerintahan Indonesia yang sejak 1945 sudah memiliki 14 departemen, lebih banyak dari Amerika Serikat kala itu yang hanya memiliki tiga. “Sejak awal, dasar negara kita memang menghendaki kesejahteraan rakyat,” katanya.

Di tempat yang sama, Aktivis Muda Asal Aceh Muhammad Fadli menambahkan bahwa masyarakat juga harus berperan aktif dan tidak sepenuhnya menyerahkan urusan kepada militer.

Kedaulatan dan kemakmuran Indonesia hanya dapat dicapai jika masyarakat bersatu dan militer diperkuat.

Inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara itu menilai selama kebijakan Presiden masih sesuai aturan dan amanat undang-undang, tidak ada masalah dengan langkah penguatan peran militer, asalkan tetap dalam kerangka konstitusi.

“Kalau bisa, kekuatannya justru diperkuat agar bisa mendukung kebijakan presiden dan program langsung sampai ke masyarakat kecil, pedesaan, dan sebagainya,” katanya.

Namun ia juga menekankan pentingnya keseimbangan. “Jangan semua diserahkan ke militer. Masyarakat juga harus berperan. Kita jangan mendewakan satu pihak saja — seharusnya ini berjalan bersama,” katanya menambahkan.

Menurut dia, tugas utama pemerintah adalah memastikan rakyat sejahtera. “Jangan sampai ada lagi masyarakat yang kelaparan. Anak-anak harus bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang baik seperti yang kita harapkan,” tutupnya.

Narasumber lain yang hadir pada acara itu antara lain Kolonel (Purn) Sri Rajasa, akademisi dan analis politik Dr. Selamat Ginting, pengamat militer dan dosen Komunikasi Politik Dr. TB. Massa Djafar, M.Si., dan moderator wartawan senior Edy Mulyadi.