Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kemajuan besar selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, yakni peningkatan pesat layanan kesehatan dasar serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang semakin tinggi.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan di Jakarta, Selasa, peningkatan tersebut adalah hasil dari tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
"Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025 lebih dari 46,9 juta orang mendaftar dan 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan," kata Aji.
Dia menyebutkan pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi. Program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.
Baca juga: Kemenkes berupaya perluas cakupan Prolanis ke perusahaan
Hasil CKG menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi, sebagai masalah paling banyak ditemukan. Orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.
“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program CKG bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar Aji.
Sementara itu pengendalian TBC menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57 persen dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih atau 90 persen diobati.
Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga meningkat, kata dia, dan hingga September 2025 sebanyak 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.
Baca juga: Kemenkes Gaza terima jenazah 15 warga Palestina dari Israel melalui tim Palang Merah
Kemudian lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.
Di bidang infrastruktur kesehatan, lanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia. Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten dan kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50 persen.
Aji menyoroti RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas sebagai proyek tercepat dengan progres 73 persen, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, dan RSUD Maba di Halmahera Timur.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkes dukung Pemkab Donggala tingkatkan tipe RSUD Tambu menjadi tipe C
Upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.
Satu tahun terakhir, kata Aji, sektor kesehatan menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat.
Dengan fondasi yang semakin kuat, lanjutnya, sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
