Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah.
"Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB, mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal, karena sinyal," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Kominfotik) NTB Yusron Hadi dalam pernyataan di Mataram, Rabu.
Yusron mengatakan saat ini masih ada 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Daerah yang mengalami blankspot adalah Lombok Barat sebanyak 3 lokasi, Lombok Utara ada 7 lokasi, Dompu 9 lokasi, Bima 9 lokasi, dan Sumbawa 5 lokasi. Sedangkan, daerah yang bebas dari blankspot adalah Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat.
Kawasan lemah sinyal didominasi oleh Lombok Utara sebanyak 40 lokasi, Lombok Tengah 5 lokasi, Lombok Timur 8 lokasi, Lombok Barat 3 lokasi, Sumbawa Barat 15 lokasi, Sumbawa 12 lokasi, Dompu 16 lokasi, Kota Bima 5 lokasi, dan Bima 20 lokasi.
Adapun Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi merupakan satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang tidak ada kawasan lemah sinyal.
Yusron menegaskan penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.
"Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu," ujarnya.
Lebih lanjut Yusron menyampaikan pemerintah kabupaten/kota siap mendukung percepatan transformasi digital. Titik lemah sinyal yang potensial ada di Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.
Baca juga: Diskominfo sebut banyak desa manfaatkan internet gratis pemerintah
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan penyedia jasa layanan internet dan BAKTI, mendorong optimalisasi jaringan, dan sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Sejak tahun 2016, BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pada 2025, BAKTI Komdigi menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan serta peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
Pemerintah pusat terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah, untuk memastikan intervensi dilakukan pada titik prioritas yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, di daerah lain Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) bekerja sama dalam program penanganan blank spot dan lemah sinyal di daerah itu.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar pada pertemuan dengan Bakti Makassar dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, di Mamuju, Jumat, mengatakan dukungan Bakti sangat penting dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar.
Baca juga: Diskominfo Kabupaten Bogor perluas program Desa Merdeka Sinyal
"Hal ini juga menjadi harapan gubernur dan wakil gubernur dalam menuntaskan blank spot di Sulbar. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya yang telah dibangun dengan Bakti Makassar," kata Ridwan Djafar.
Saat ini, kata dia, Pemprov Sulbar sedang menfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 blank spot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten.
Setiap kabupaten, lanjutnya, mendapatkan 15 titik prioritas, terutama pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas
"Dengan dukungan Bakti dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blank Spot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi," ujarnya.
Kepala Wilayah Kerja VI Bakti Makassar M Lutfi Akib menjelaskan visi Bakti untuk mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit Satria hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT).
Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah kerja sama antara BUMDes dan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa.
Model bisnis ini dinilai lebih berkelanjutan karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan layanan.
"BUMDes, ISP, dan Bakti bisa menjadi tiga pilar yang bekerja sama dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal," ujar Lutfi.
Meskipun demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa.
"Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes," katanya.
Baca juga: Diskominfosantik Bekasi gandeng Telkomsel entaskan wilayah blank spot
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Abdul Malik menyampaikan, pola serupa sudah terbukti berhasil di daerah lain.
Pemerintah Kota Bandung pada awal Oktober lalu, Pemerintah Kota meraih skor tertinggi nasional dalam ajang Penganugerahan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 untuk Kawasan Indonesia Bagian Barat dengan capaian nilai 64,77.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan capaian itu merupakan wujud komitmen pemerintah bersama masyarakat dalam membangun ekosistem digital.
“Prestasi ini tidak hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana warga Bandung kini lebih mudah melek digital, menikmati internet, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari,” kata Zulkarnain di Bandung, Jumat.
Ia menyebutkan, IMDI menilai empat pilar, yakni infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, pemberdayaan masyarakat, serta pekerjaan.
Menurut dia, salah satu faktor kunci keberhasilan adalah pemerataan infrastruktur teknologi. Kota Bandung nyaris tidak memiliki blank spot, sehingga masyarakat dapat menikmati akses internet secara optimal.
“Data APJI menunjukkan pengguna internet di Kota Bandung terus tumbuh. Tahun lalu mencapai 85 persen, naik dari 81–82 persen sebelumnya. Ini ditunjang oleh infrastruktur yang terus berkembang,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga fokus meningkatkan literasi digital agar teknologi memberi manfaat nyata. Ia mencontohkan hadirnya lapangan kerja baru seperti konten kreator, programmer, hingga analis.
Zulkarnain menambahkan, kesiapan layanan pemerintahan berbasis elektronik turut memperkuat capaian tersebut. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung saat ini tercatat 4,59 atau terbaik se-Indonesia.
“Teknologi yang kita siapkan harus seiring dengan literasi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama penataan kabel fiber optik dan tiang infrastruktur yang belum tertib.
Baca juga: Dispar sebut ada 289 desa wisata di Sultra sudah nikmati akses internet
Baca juga: Mendes PDTT: Duta Desa Digital punya peran percepat pembangunan desa berbasis internet
