Batam (ANTARA) - Di sebuah rumah sederhana di kawasan Tanjung Uma, Kota Batam, Kepulauan Riau, suasana tampak lembab dan gelap.
Kayu-kayu berserakan di depan rumah dan bau tak sedap tercium dari dalam. Di ruangan sempit itu, seorang pria paruh baya bernama Syawaludin Daulay duduk menemani anak sambungnya, Amri, yang sudah berusia 35 tahun. Amri menderita gangguan mental sejak beberapa tahun lalu.
Kondisinya membuat ia sulit beraktivitas normal, apalagi mengurus dokumen kependudukan. Namun hari itu, tim Jemput Bola (Jebol) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam datang untuk merekam data e-KTP untuk Amri.
Program Jebol ini adalah salah satu inisiatif Disdukcapil Batam untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan di kantor. Sasarannya meliputi lansia, orang sakit, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Petugas datang langsung ke rumah, panti, atau rumah sakit, membawa peralatan lengkap untuk perekaman data biometrik.
Menurut Plt Kepala Disdukcapil Batam Yusfa Hendri, program ini menjadi bentuk nyata pelayanan inklusif Batam yang tidak ingin meninggalkan warganya tanpa identitas. Program ini juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memenuhi keperluan rakyat secara merata.
"Kami turun langsung ke lapangan agar semua warga, termasuk kelompok rentan, memiliki identitas resmi. Itu penting untuk akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial," ujarnya.
Analis Data Base (ADB) Kependudukan Bidang Pendataan Penduduk Disdukcapil Batam Andri Riyaldi menjelaskan setiap bulan Tim Jebol bisa melayani sekitar 30 hingga 40 orang kelompok rentan, namun jumlah itu tergantung laporan warga atau permintaan panti. Semua pengurusan dilayani secara gratis.
Ia mengatakan bahwa perekaman dilakukan untuk kalangan yang tidak memiliki KTP, maupun NIK. Biasanya dinas itu mendapatkan laporan dari RT/RW setempat untuk datang ke lokasi perekaman.
Kehidupan Syawaludin dan Amri sederhana. Penghasilan sang bapak dari menarik penumpang ojek tergolong pas-pasan, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan.
Ketika nama Amri tiba-tiba hilang dari kartu keluarga (KK) dan ia mengidap gangguan jiwa, mereka kesulitan untuk mendapatkan pengobatan dari jaminan sosial.
Untuk Amri, bantuan pertama dilaporkan oleh RT/RW setempat kepada pihak disdukcapil. Setelah itu petugas memeriksa identitas di database kependudukan untuk melihat jika yang bersangkutan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Jika warga tersebut memiliki NIK, mereka segera dijadwalkan perekaman.
Pada siang itu sebelum waktu shalat Jumat, tim Disdukcapil Batam tiba di rumah Amri dan mereka segera mengeluarkan peralatan perekaman.
Andri mengatakan bahwa ini kunjungan ke dua ke rumah tersebut, dimana sebelumnya Amri tidak dalam kondisi baik untuk perekaman, maka tim harus datang di lain waktu.
Selain kondisi warga yang tidak bisa diprediksi, Tim Jebol memiliki tantangan besar yang harus dihadapi. Proses perekaman e-KTP membutuhkan jaringan internet stabil karena berbasis sistem daring. Sementara di beberapa lokasi, terutama di pulau penyangga kota itu, sinyal sering terputus.
Amri tampak tenang pada proses perekaman tersebut. Ia duduk di atas sebuah ranjang terbuat dari kayu. Terasa ketegangan di dalam ruang, dengan ketiga petugas Disdukcapil Batam memastikan perekaman berjalan lancar.
Pertama mengambil foto Amri di depan latar belakang berwarna merah, memastikan hasil foto tersebut tampil dengan baik pada aplikasi. Dilanjutkan dengan perekaman sidik jari, iris mata dan tanda tangan.
Proses tersebut sempat terhalang pada bagian perekaman sidik jari, dimana kuku Amri panjang dan tangannya tidak bersih, maka tim harus mengulang proses tersebut berulang kali, hingga terpindai dengan sukses.
Pada saat tim melakukan perekaman iris mata dan tanda tangan, proses berjalan semakin lancar dan segera selesai.
Amri tetap duduk berdiam diri, dan Syawaluddin keluar rumah dan berterima kasih kepada tim Disdukcapil Batam yang sudah memberi pelayanan.
Untuknya dan Amri, sebuah KTP memberikan harapan akan pengobatan Amri yang sudah lama tidak dilanjutkan.
Memakan waktu sekitar setengah jam, upaya Disdukcapil Batam seperti ini membawa makna yang jauh lebih besar dari sekadar administrasi. Bukan hanya untuk Amri, tetapi juga puluhan warga yang direkam langsung di rumah masing-masing.
Andri bercerita tentang warga yang terjangkit tuberkulosis dan tidak bisa bergerak dari ranjang, ada juga warga yang masuk rumah sakit dan tidak memiliki kartu identitas, maka tak bisa dibiayai melalui BPJS Kesehatan, serta warga panti yang kerap sulit untuk ditanyakan asalnya dan tidak memiliki catatan identitas di database kependudukan.
Program Jebol Disdukcapil Batam memastikan mereka tetap diakui sebagai bagian dari masyarakat dan dapat mengakses layanan yang dijamin oleh pemerintah kota dan negara.
Tantangan ke depan adalah keberlanjutan. Dengan jumlah penduduk Batam yang terus meningkat dan tingkat mobilitas tinggi, memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki dokumen kependudukan bukan hal mudah.
Meskipun demikian, Disdukcapil Batam terus melangkah dengan alat perekam, bekerja dari pintu ke pintu rumah warga.
Program Jebol Disdukcapil Batam ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang meluncurkan program "Satu Data untuk Semua".
Program tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan.
