Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hadirkan program perumahan bagi dosen dan tenaga kependidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Sivitas Akademika UI.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi dosen, tenaga kependidikan, bahkan tenaga outsourcing di lingkungan UI yang belum memiliki rumah
Rektor UI Heri Hermansyah di Depok, Rabu, berharap program ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar karyawan UI memiliki rumah demi meningkatkan kesejahteran masing-masing. Selain itu, program ini juga mendukung target pemerintah untuk membangun jutaan rumah.
“Kerja sama UI dan Kementerian PKP memberikan impact yang luas. Sosialisasi program ini memiliki dua segmen utama, yakni calon pembeli rumah dan ekosistem yang membangun rumah. Yang tidak punya rumah menjadi punya rumah. Kemudian, bagi teman-teman yang ada di ekosistem konstruksi perumahan, yang awalnya tidak punya modal menjadi punya modal,” katanya.
Baca juga: UI-Kementerian PKP dan Pemkot Depok jajaki kerja sama integrasi data sosial dan perumahan
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati menyebut pemerintah sangat serius dalam mengatasi masalah kepemilikan rumah di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia di tengah hiruk-pikuk ketidakpastian,” ujarnya. Ia menyoroti peran sektor perumahan yang dapat menggerakkan 185 sektor dan sub-sektor lainnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta UI, sekitar 1.200 karyawan tertarik untuk membeli rumah.
Dengan adanya kesempatan ini, karyawan UI dapat mencicil rumah dengan angsuran sekitar Rp1,2 juta per bulan, yang merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Menteri PKP Maruarar Sirait ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma, menjelaskan Program Tapera dibuat untuk mengatasi biaya KPR dan biaya-biaya eksternal yang semakin naik dari tahun ke tahun.
Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) yang disubsidi dari APBN menawarkan berbagai kemudahan, antara lain uang muka hanya 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, serta bebas PPN dan biaya asuransi.
“Melalui KPR pemerintah ini masyarakat hanya perlu menyiapkan uang muka atau DP cukup di 1% dengan angsuran bulanan hanya sekitar Rp1 juta hingga Rp1,2 juta, sehingga sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Sid Herdi.
