Jakarta (ANTARA) - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kebijakan ekonomi ekspansif/pelonggaran pemerintah dan kekhawatiran defisit anggaran masih menekan rupiah,” ucapnyadi Jakarta, Senin.
Adapun beberapa kebijakan yang dimaksud ialah pemberian likuiditas oleh pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), paket stimulus 8+4+5 senilai Rp16,23 triliun, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, pasar juga menyoroti defisit anggaran yang telah direvisi menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Milik Negara (APBN) 2026, dari rancangan sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Sentimen negatif terhadap kurs rupiah dipengaruhi pula oleh keputusan Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 yang memutuskan pemangkasan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps), sehingga berada pada level 5,00 persen.
Begitu halnya dengan suku bunga deposit facility yang diputuskan turun sebesar 25 bps menjadi pada level 4,25 persen, dan suku bunga lending facility turun 25 bps menjadi pada level 5,75 persen.
