Wamena (ANTARA) - Untuk mempercepat pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua Pegunungan, tiga orang menteri Kabinet Merah Putih meninjau provinsi itu yang dijadwalkan pada 12 Agustus mendatang.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Sabtu, membenarkan bahwa tiga menteri Kabinet Merah Putih akan mengunjungi Papua Pegunungan pada pekan depan.
“Menteri yang akan datang adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait,” katanya.
Menurut dia, sebelum kedatangan ketiga menteri tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk datang terlebih dahulu pada Senin, 11 Agustus 2025.
“Ibu Wamendagri akan datang pada hari Senin untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum kedatangan tiga menteri tersebut. Tetapi, sejak Jumat (8/8/2025), Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP telah hadir di Wamena untuk membahas berbagai program percepatan bagi Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan kunjungan ketiga menteri Kabinet Merah Putih untuk meninjau secara langsung lokasi pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
“Kunjungan ketiga menteri tersebut, karena beberapa waktu lalu kami melaporkan bahwa lokasi atau lahan pembangunan KIPP Provinsi Papua Pegunungan telah siap, sehingga kalau bisa di tahun proyek pembangunannya segera ditender,” katanya.
Dia mengharapkan dalam kunjungan ketiga menteri Kabinet Merah Putih di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dapat disambut oleh delapan bupati dan wakil bupati delapan kabupaten.
“Kami harap bupati dan wakil bupati delapan kabupaten dapat ambil bagian dalam kunjungan Mendagri, Menteri PU dan Menteri PKP di Wamena. Kedatangan pejabat negara ke Papua Pegunungan itu sangat penting, karena membantu percepatan pembangunan di daerah ini,” ujarnya.
Presiden RI Prabowo Subianto membantu 2.200 unit rumah bagi Provinsi Papua Pegunungan guna membantu memenuhi standar hidup sehat dan bersih bagi masyarakat di delapan kabupaten di wilayah itu.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Jumat, mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian begitu besar terhadap daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua khususnya Provinsi Papua Pegunungan.
“Bapak Presiden memberikan perhatian cukup besar dengan pembangunan rumah layak huni sebanyak 2.200 unit bagi Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut dia, bantuan 2.200 unit rumah merupakan kebijakan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami mau katakan bahwa bantuan 2.200 unit rumah bukan merupakan usulan reguler bapak-bapak bupati di delapan kabupaten lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi ini betul-betul pemberian langsung Bapak Presiden,” ujarnya.’
Dia menjelaskan sementara usulan pembangunan yang dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati delapan kabupaten di Papua Pegunungan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman teruslah dilakukan.
“Pemberian bantuan 2.200 unit rumah adalah instruksi Presiden dan proses pembangunannya lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami harap usulan bupati delapan kabupaten supaya terus dilakukan sehingga ada penambahan pembangunan dari 2.200 unit rumah yang diberikan tersebut,” katanya.
Dia menambahkan bantuan 2.200 unit rumah yang diberikan tersebut kepada masyarakat di delapan kabupaten di antaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
“Pembagiannya adalah 2.000 unit rumah bagi masyarakat dengan tipe 45, sementara 200 unit rumah dikhususkan bagi kepala suku di delapan kabupaten. Kami akan bagi berdasarkan jumlah penduduk di delapan kabupaten,” ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemprov Papua Pegunungan telah menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan mekanisme pembangunan sebanyak 2.200 unit rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Provinsi Papua Pegunungan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP RI Aziz Andriansyah di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat, mengatakan program 2.200 unit rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan merupakan Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto langsung kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
“Kehadiran kami di sini untuk menjelaskan mekanisme tentang program pembangunan 2.200 rumah yang merupakan instruksi Presiden kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk diberikan atau dibangun bagi masyarakat dan kepala suku di delapan kabupaten,” katanya pada pembukaan rapat koordinasi penyelenggaraan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.
Menurut dia, program 2.200 rumah merupakan proyek khusus yang langsung diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Papua Pegunungan.
“Program ini merupakan proyek khusus dari Bapak Presiden, dan bukan merupakan proyek reguler yang biasa diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten si seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan terdapat beberapa proyek reguler di Kementerian PKP di antaranya pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus untuk wilayah perbatasan, rumah bantuan pascabencana, rumah bantuan stimulan swadaya, bedah dan renovasi rumah, bantuan sarana prasarana umum seperti jalan dan drainase.
“Proyek reguler tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang umum dan rutin dilakukan oleh Kementerian PKP RI,” katanya.
Dia menambahkan sementara program 2.200 rumah merupakan program khusus yang harus dilaksanakan secara khusus kegiatannya dan aturannya dalam berbagai hal.
Proyek reguler telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada seperti peraturan Menteri Perumahan Nomor 10 berkaitan dengan bantuan perumahan umum dan penyediaan rumah khusus. Sementara program khusus yang merupakan instruksi Presiden, kita harus mempersiapkan aturan khusus, regulasi khusus, prosedur khusus, kriteria khusus serta mempertimbangkan berbagai hal teknis maupun non teknis.
Dia berharap program 2.200 rumah dapat berjalan dengan baik di delapan kabupaten Papua Pegunungan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperoleh bantuan 2.200 unit rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dimana, 2.000 rumah dibuat dengan tipe 45, sementara 200 rumah dibuat dengan tipe 90.
