Pemerintah perlu peta jalan industri rokok

Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan komprehensif industri rokok di dalam negeri, yang nantinya bisa memberikan jaminan berusaha industri dan juga perlindungan petani tembakau, kata ekonom INDEF Enny Sri Hartati.

"Peta jalan ini untuk bagaimana industri tersebut mempunyai pegangan dari hulu hingga hilir. Industri itu butuh pegangan," Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati dalam Diskusi Media Menyelamatkan Industri dan Pekerja Rokok Kretek Tangan, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa peta jalan yang harus disiapkan pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari Kementerian Kesehatan.      

Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah industri Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mengalami tren penurunan dalam waktu lima tahun terakhir. Pada 2013, pekerja sektor SKT tercatat sebanyak 262 ribu orang, yang kemudian turun dengan rata-rata 6,09 persen per tahun.

Pada 2017, tersisa 202 ribu pekerja pada sektor tersebut. Kontribusi tenaga kerja SKT terhadap total pekerja industri kretek menurun dari 85,9 persen menjadi 70,1 persen pada periode yang sama.

Lebih dari 85 persen tenaga kerja yang bekerja pada Industri Hasil Tembakau (IHT), bekerja di sektor SKT. Namun, dari sisi pangsa produksi, produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) mencapai 76 persen, sementara SKT sebanyak 18 persen pada 2017.

Selama 2013 hingga 2017 jumlah produksi SKT menurun secara kumulaif mencapai 22,63 persen. Penurunan SKT tersebut, mempengaruhi PDB  minus 0,82 persen, upah riil minus 1,24 persen, inflasi 0,41 persen, konsumsi rumah tangga minus 0,96 persen.

"Perlu meniadakan regulasi yang membebani industri kelas menengah-kecil agar mampu berkompetisi dengan industri besar," kata Enny.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tambakau, Makanan dan Minuman, Sudarto, mengatakan bahwa penurunan pada sektor SKT tersebut memberikan dampak paling besar terhadap pekerja, yang umumnya adalah perempuan dengan pendidikan rendah.

"Mereka akan sulit bersaing jika ada kesempatan kerja lain. Harus ada upaya preventif untuk melindungi industri SKT," kata Sudarto.