Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan ikut terlibat dalam proses revalidasi yang melibatkan dua asesor dari UNESCO di Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba, Sumatera Utara pada tanggal 21-25 Juli 2025.
"Predikat kartu hijau bagi kualitas UNESCO Global Geopark (UGGp) di Indonesia, melampaui sekadar pengakuan administratif, namun juga memiliki implikasi strategis bagi keberlanjutan taman bumi di bidang konservasi, pendidikan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Direktur Sumber Daya Energi Mineral Pertambangan Bappenas Togu Santoso Pardede saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Togu menjelaskan bahwa posisi Bappenas adalah Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang berperan dalam memfasilitasi dan memberikan pendampingan penyusunan dokumen revalidasi bersama dengan KNGI, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Geopark, swasta dan para pemangku kepentingan.
Baca juga: Geopark Kaldera Toba peroleh banyak nilai positif dari para asesor UNESCO
Bappenas juga berperan dalam penyempurnaan serta penyampaian dokumen revalidasi yang disampaikan kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diteruskan kepada UNESCO.
Dalam rangka menjawab empat rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO, pihaknya telah memfasilitasi berbagai rangkaian rapat koordinasi dengan KNGI, K/L dan pemda setempat.
Sebelumnya pada tanggal 11-14 Juli 2025, Bappenas pun melakukan pendampingan untuk kegiatan pra-revalidasi di Taman Bumi Kaldera Tova dengan mengundang Dr. Soojae Lee selaku evaluator UGGp asal Korea Selatan, K/L, Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan.
Togu menyayangkan belum banyak yang mengetahui keterlibatan Bappenas secara aktif dalam melindungi Geopark Toba. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Pasal 19 Ayat (2), Ketua Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) sebelumnya diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Baca juga: Pengelola Toba Caldera optimistis mendapat kartu hijau Unesco
Namun, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang tidak memuat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam struktur Kabinet Merah Putih.
"Menindaklanjuti isu tersebut, maka dalam Rapat Koordinasi KNGI pada bulan Desember 2024 yang dihadiri oleh anggota KNGI, disepakati bahwa Menteri PPN/Bappenas diusulkan untuk menjadi ketua dewan pengarah KNGI dan diperlukan revisi Perpres 9 Tahun 2019 untuk memantapkan tata kelola geopark di level pusat," ujar dia.
Sehingga Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya bertindak sebagai Sekretaris Dewan Pengarah KNGI saat ini melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Menko Marinves termasuk dalam hal penyiapan validasi dan revalidasi UNESCO Global Geopark.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark tahun 2021-2025 sebagai alat untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan serta sebagai dasar pengembangan geopark oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui aksi aksi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Saat ini RAN Geopark sedang dilakukan update revisi untuk periode 2025-2029 menyesuaikan RPJMN 2025-2029," ujar dia.
Baca juga: Kementerian Pariwisata fasilitasi pengelola Geopark Kaldera Toba peroleh kartu hijau
Hal lain yang Togu sampaikan yakni revalidasi oleh UNESCO biasa berlangsung setiap empat tahun sekali bagi UGGP yang mendapat kartu hijau, dan dua tahun bagi UGGp yang berstatus kartu kuning.
Oleh karenanya, Togu berharap baik stakeholder maupun masyarakat dapat secara keberlanjutan ikut merawat dan menikmati dampaknya hingga lintas generasi. Sebab, status kartu hijau itu sangat penting bagi Indonesia dalam mengukur komitmen teguh Indonesia untuk melindungi warisan alam dan budaya bagi generasi mendatang.
Reputasi itu tentunya akan memperkuat posisi diplomatik Indonesia di berbagai forum global, memfasilitasi munculnya peluang investasi hijau, peningkatan pariwisata berkelanjutan dan memperluas jaringan internasional.
"Semoga permasalahan di Toba ini menjadi momentum bagi masyarakat bahwa Indonesia itu diwariskan alam dan budaya yang luar biasa, bahkan diakui dunia. Kita harus jaga dan lindungi betul, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama," kata Togu.
