Sinergi-DKI-Jabar-dan-Banten-Kendalikan-BanjirDepok, 28/1 (ANTARA) - Meski banjir setiap tahun melanda DKI Jakarta secara siklus bahkan terjadi air bah dahsyat yang melibas harta benda, nyawa serta merugikan perekonomian miliaran rupiah setiap harinya, namun sampai sekarang belum ada upaya ampuh untuk mengatasinya.
Banjir yang nyaris `menenggelamkan ibu kota pada 17 Januari 2013 misalnya menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menewaskan 24 orang, merendam sedikitnya 50 kelurahan dan menimbulkan kerugian Rp20 triliun. Setiap tahun banjir di Jakarta semakin buruk akibatnya.
Bukannya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang berusaha mengendalikan banjir ini, tetapi upaya-upaya yang dilakukan belum menumbuhkan kesadaran publik bahwa mengatasi banjir membutuhkan kerja sama semua lapisan masyarakat.
Aturan untuk membuat sumur resapan air (RSA) misalnya, belum banyak diindahkan masyarakat, padahal RSA menggantikan fungsi penyerapan air pada areal yang ditutupi bangunan fisik di Jakarta. Polanya sederhana, tapi manfaatnya sangat besar dan bisa mencegah banjir.
Meski aturan yang mengharuskan semua bangunan memiliki SRA itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 17 tahun 1992, namun masih sedikit yang mematuhinya. Jalan-jalan di seluruh DKI Jakarta yang panjangnya 7.650 km dan luasnya 41,5 juta m persegi umpamanya, belum semuanya memiliki SRA.
Untuk jalan sepanjang dan seluas itu, Pemprov DKI Jakarta harus membuat 830 ribu sumur resapan yang dapat menyerap air hujan hingga 3,32 juta m kubik. Jumlah itu sangat signifikan mengurangi jumlah air yang mengalir di permukaan. Selain itu, air yang terserap ke dalam tanah akan mengisi kembali gudang-gudang penyimpanan air yang kosong pada musim kemarau.
Jakarta adalah sebuah ekosistem. Perubahan sekecil apapun menurut kajian Kementerian Lingkungan Hidup, akan mempengaruhi keseimbangan lingkungannya. Misalnya setiap meter persegi pembangunan fisik seperti rumah atau jalan aspal akan mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan.
Jika air hujan yang terserap tanah secara alami dan air yang dapat disalurkan oleh sungai dan waduk lebih kecil dari jumlah yang mengalir di permukaan tanah, terjadilah banjir.
Bencana juga muncul di musim kemarau karena tanah yang sedikit menyerap air hujan itu kehilangan gudang-gudang penyimpanan airnya. Sebaliknya ketika musim penghujan, saat kemarau, muka air tanah turun dan sumur pantek mengalami kekeringan.
Sebenarnya, tulis kajian tersebut, bencana banjir dapat diantisipasi dengan melakukan perluasan transaksi lingkungan yang terlanjur terhutang. Bila membangun di atas lahan yang semula berfungsi sebagai penangkap atau peresap air, maka harus membangun fungsi peresapan air buatan yang setara atau lebih berupa sumur resapan air atau waduk resapan.
Menurut Masyarakat Air Indonesia (MAI) untuk setiap 50 m2 yang memiliki saluran drainase harus digantikan dengan sumur resapan yang memiliki volume 1,3 hingga 2,1 m3. Sedangkan untuk areal tutupan yang tidak memiliki saluran drainase, maka sumur resapannya harus bervolume 2,1 hingga 4 m3.
Hitungan itu berlaku untuk wilayah wilayah permiabilitas (daya rambat air mendatar) rendah dan bercurah hujan sekitar 80 milimeter per hari, seperti Jakarta.
Sumur resapan bahkan bisa dibuat di pinggir badan jalan, di bawah trotoar, sebelum air masuk ke saluran drainase dengan ukuran 1 x 1 x 4 meter. Namun, semakin dalam sumur, hingga mencapai lapisan pasir, maka akan memilki daya serap yang tinggi.
Seorang pengamat Marsda TNI (purn) Prayitno Ramelan menyebutkan, setiap terjadi banjir di Jakarta selalu timbul pertanyaan, air bah ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Jawaban klasik yang terus disuarakan adalah karena adanya kiriman air dari kawasan Bogor dan Puncak yang katanya hutannya gundul dan air kemudian berkumpul di Katulampa
Sebenarnya banjir bisa ditanggulangi seperti di negeri jiran misalnya dengan membuat terowongan (tunnel) yang kini tengah dibahas oleh Kementerian PU. Juga diatasi dengan membuat waduk tandon di Ciawi, Juga membereskan sungai di Jakarta. Upaya-upaya itu bisa saja dilakukan, tetapi tentunya butuh waktu sehingga banjir keburu datang lagi.
Sinergi tiga propinsi
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu untuk membicarakan kerja sama penanggulangan banjir dan mengatasi persoalan transportasi di kedua daerah tersebut.
"Kami sepakat akan membuat bendungan di Ciawi dan untuk transportasi antara Bekasi-Jakarta akan pakai busway," kata Ahmad Heryawan.
Sementara Jokowi menyebutkan, sekarang ini yang penting kedua daerah harus segera bertindak, jangan banyak rencana. "Segera kerjakan agar persoalannya cepat beres. Kita harus gerak cepat. Secepatya kita bangunn bendungan di Ciawi," katanya.
Sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka menegaskan, siapa pun nantiyang jadi Gubernur Jabar harus memastikan penanganan banjir di kedua provinsi ini. "Jabar bersama DKI Jakarta harus menjadikan penanganan banjir sebagai agenda prioritas."
Menurut dia, bukan hanya dalam mengatasi dampak dari banjir di DKI saja, tetapi juga harus dicari terobosan dan jalan keluarnya agar tidak ada lagi banjir tahunan, ujarnya. "Saya melihat penanganan banjir tahunan ini harus disinergikan secara sangat intens oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jabar."
Terkait hal di atas, dia berpendapat, siapapun pemimpin Jabar ke depan harus punya konsep yang strategis untuk bersinergi dengan DKI Jakarta guna menata lingkungan di wilayah DKI sendiri dan wilayah penyangga ibukota seperti Karawang, Bekasi dan Depok yang termasuk wilayah Jabar.
"Ada beberapa daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, seperti Depok, Karawang dan Bekasi yang juga terkena dampak banjir, harus juga dicarikan solusi konkretnya. Tak hanya rencana saja," katanya.
Sesungguhnya sejak lama (2004) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menandatangi Kerjasama Dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Situ Terpadu di Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dengan Pemprov Jabar dan Banten.
Kerja sama tersebut dijalin dalam rangka mengurangi dan mengendalikan banjir, mengatasi kekeringan dan krisis air serta menjaga keseimbangan ekosistem dan mempertahankan aset (kekayaan) negara yang dilakukan melalui upaya pengembalian fungsi situ di wilayah Jabodetabek dengan difasilitasi oleh pemerintah.
Sementara itu untuk mengendalikan debit air yang masuk ke Jakarta, sejumlah ahli menyarankan agar dilakukan penanganan sub-sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane yang meliputi 13 anak sungai.
Menurut pengamat pembangunan wilayah dari Universitas Indonesia, Taqyuddin, di setiap sub DAS dibangun bendung sehingga air yang masuk ke sungai utama tidak sekaligus. Apalagi kejadian hujan di berbagai daerah tidak sama. Saat ini ada sekitar 15 anak sungai yang mengalirkan air ke sungai utama dan semuanya menuju wilayah Jakarta.
Dengan tidak adanya yang mengatur debit air yang masuk ke sungai utama maka dipastikan Jakarta akan selamanya terkena bencana banjir. "Saat ini yang ada hanya Bendung Katulampa. Kita ingin ada bendungan lain di tiap anak sungai. Dengan komunikasi antarbendungan maka debit air bisa dikendalikan, tidak seperti sekarang ini bablas saja," ujarnya.
DAS Ciliwung-Cisadane mempunyai hulu utama di Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Salak, Kabupaten Bogor, dengan muara masing-masing di Teluk Jakarta (DKI Jakarta) dan Teluk Naga (Kabupaten Tangerang).
Wilayah Ciliwung Cisadane mempunyai luas sekitar 4.496 km2 dengan potensi Sumber Daya Air permukaan sebesar 5,5 miliar m3 per tahun, terdiri dari empat DAS, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Buaran dan Kali Bekasi. Kondisi DAS ini berdasarkan hasil kajian tahun 2001 saja sudah sangat kritis.
Oleh karena persoalan sub-DAS ini secara administratif bukan ada di Pemprov DKI Jakarta, maka pemerintah pusat ataupun Pemprov Jabar dan Banten perlu mengambil tindakan. "Air itu tidak mengenal batas administratif, tapi batas hidrologis," katanya.
Di sinilah sangat pentingnya sinergi tindakan nyata antar-Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam pengendalian banjir.
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
