HBS prihatin atas penyegelan SDN Utan Jaya Cipayung

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok Haji Bambang Sutopo (HBS) merasa prihatin atas kasus sengketa Tanah SDN Utan Jaya, Cipayung Kota Depok, Jawa Barat.

"Kami sangat prihatin tentunya atas kejadian penyegelan SDN Utan Jaya oleh pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut " ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, saya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya, dan sekolah sebagai fasilitas umum tidak boleh menjadi korban dalam sengketa kepemilikan.

Permasalahan ini harus diselesaikan secara hukum dan administrasi yang jelas. Jika benar tanah tersebut telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Depok, maka pemkot memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi aset tersebut dan memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

Namun, jika ada kekeliruan administratif di masa lalu, maka perlu ada langkah mediasi dan penyelesaian yang adil dan bermartabat, termasuk opsi ganti rugi atau tukar guling secara transparan.

Tentu saat itu sbg anggota DPRD Kota Depok tahun 1999-2004 dan sbg Pansus Asset DPRD Kota Depok seluruh asset dari Kab Bogor yg berada di Depok telah  diserahkan secara bertahap ke Pemkot Depok.

Belum lama kemarin sempat mengemuka juga saat pembahasan Laporan pansus LKPJ, infonya akan diselesaikan segera mengingat pemkot juga punya bukti yg kuat atas kepemilikan tanah SDN tersebut yang sah.

Dan pihak kepala BKD Wahid Suryono juga telah membuat "system pendataan asset depok" terkait dengan Neraca Daerah.

Saya mendorong Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan digitalisasi aset daerah secara menyeluruh dan akuntabel. Langkah ini penting agar tidak ada lagi aset strategis milik daerah, terutama fasilitas publik seperti sekolah, yang terlantar secara administrasi dan berpotensi disengketakan.

"Kami mendorong Pemkot Depok bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak terkait untuk segera duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Kepentingan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan harus menjadi prioritas utama," demikian HBS.