Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mempunyai layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.
Pelaksana tugas (Plt. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie mengatakan layanan ini dihadirkan mengingat adanya keterbatasan pelayanan di puskesmas dan RSUD.
"60 persen dari fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta itu memiliki psikolog klinisnya. Tetapi layanan ini di puskesmas dan RSUD memiliki keterbatasan misalnya jadwal antrean dan tak bisa diakses oleh seluruh warga Jakarta tanpa datang ke faskesnya," ujar dia di Jakarta, Rabu.
Bonnie dalam acara bertema "Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa" yang diadakan Pemprov DKI, menyampaikan layanan dapat diakses melalui aplikasi JAKI.
Dalam aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan kemudian pilih layanan telekonsultasi. Nantinya, sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.
"(Penelepon) akan diterima langsung dengan psikolog klinis yang sedang bertugas saat itu," ujar Bonnie.
Sebelum memulai konsultasi, psikolog akan melakukan pendataan dan penilaian terlebih dulu. Karena itu, Bonnie menyarankan penelepon menyiapkan data diri. Setelahnya, penelepon akan ditanyai sejumlah hal terkait kondisi jiwanya.
"Pertanyaan tidak banyak-banyak, cuma penilaian saja. Jadi jangan kaget pada saat menelepon, akan ada pertanyaan penilaian dan juga dimintakan untuk identitas penelepon," kata dia.
Adapun hadirnya layanan telekonsultasi kesehatan jiwa ini juga dilatarbelakangi angka prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada orang berusia di atas 15 tahun di DKI Jakarta yakni sebanyak 2,3 persen, merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.
Kemudian, sebanyak 4,9 persen orang berusia di atas 15 tahun yang mengalami gangguan jiwa berat dan terdapat 0,44 persen orang berusia di atas 15 tahun yang berpikir mengakhiri hidup.
Adanya tekanan hidup DKI Jakarta yang cukup tinggi, adanya polusi juga, kita juga tidak bisa memungkiri adanya gaya hidu[ yang cukup tinggi dan kompetitif serta stigma sosial masyarakat juga.
Menurut Bonnie, tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa.
Selain itu, dinamika kompleks, termasuk kebijakan pemerintah juga turut memiliki andil pada munculnya masalah kesehatan jiwa.
"Karena itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghadirkan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa sehingga layanan tersebut lebih terjangkau untuk warga Jakarta dan prosesnya pun lebih cepat, mudah dan terjangkau," kata Bonnie.
