Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memiliki target ambisius agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Guna mencapai sasaran pertumbuhan tersebut bukan perkara mudah mengingat situasi perekonomian global yang saat ini masih dibayangi ketidakpastian.
Di samping itu, tren konsumsi masyarakat yang masih mencoba untuk kembali pulih diikuti dengan kondisi perindustrian domestik yang tengah diuji maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kian menambah beban pemerintahan saat ini untuk mencapai target tersebut.
Meski demikian, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dimulai dengan menyasar angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menerapkan beragam kebijakan strategis mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus selama periode Ramadhan dan Lebaran.
“Kebijakan-kebijakan ini disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makroekonomi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025,” kata Airlangga.
Secara umum, terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025.
Dalam hal ini, Pemerintah memfokuskan pada periode Ramadhan dan Lebaran yang selalu menjadi momentum pendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Dari sisi penawaran, sektor industri non-migas seperti industri makanan dan minuman serta tekstil diprediksi akan mengalami peningkatan produksi guna memenuhi lonjakan permintaan. Sektor perdagangan besar serta eceran juga diperkirakan tumbuh berkat dorongan suplai domestik.
Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga selama Ramadhan 2025 menjadi motor penggerak utama ekonomi.
Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan insentif listrik diterapkan pula untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan.
Optimalisasi bansos dan THR
Guna menggenjot tingkat konsumsi masyarakat, Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. Penyaluran ini difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, Pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025.
"Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran," terang Airlangga.
Pemerintah juga memastikan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta agar tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.
Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.
Stimulus Ramadhan dan Idul Fitri
Lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis lalu (27/2), Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi, Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 H.
Pertama, Pemerintah kembali menerapkan diskon harga tiket pesawat. Diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6 persen, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2 persen - 14 persen yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret - 7 April 2025.
Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran.
Kedua, penerapan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jauh selama periode mudik. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan tempat istirahat (rest area) yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.
Ketiga, Pemerintah meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari - 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75 triliun hingga 77 triliun.
Selain itu, terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14 - 30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mal, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program ini menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun.
Keempat, penerapan Program Pariwisata Mudik Lebaran. Dalam program ini, Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.
Kelima, Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif.
Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.
Melalui langkah tersebut, Menko Airlangga berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.
Tak hanya mengguyur berbagai stimulus selama periode HKBN, Pemerintah turut paket stimulus ekonomi saat ini yang berlaku juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.
Beberapa di antaranya: Pertama, diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadhan.
Kedua, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV) sebagai insentif berupa untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV).
Ketiga, PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid) untuk pemberian insentif kendaraan listrik dan hibrida (hybrid) yang diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.
Keempat, PPh DTP Sektor Padat Karya yang diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kelima, stimulus perpajakan dalam kegiatan usaha bullion. Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank diharapkan dapat meningkatkan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bank emas alias bullion bank.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah bakal terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
Adapun realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99 persen dari target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun.
Capaian KUR ini telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif. Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.
Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.
Berbagai stimulus yang digelontorkan diharapkan akan mampu menjadi pengungkit roda perekonomian nasional guna ekonomi yang terus tumbuh.
