program-aptb-hidup-enggan-mati-tak-mau
Bekasi (ANTARA) - Program Angkutan Perbatasan Terintegerasi Busway (APTB) Bekasi-Pulogadung yang diluncurkan pemerintah sejak 28 Maret 2012 yang dimaksudkan untuk menarik minat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum belum berjalan sesuai harapan.
APTB yang digagas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), dan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk menekan kemacetan lalu lintas di Ibukota masih terkendala minimnya minat masyarakat terhadap armada angkutan massal serupa Transjakarta tersebut.
Data melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, setiap harinya sekitar 432 ribu masyarakat asal Bekasi melakukan perjalanan ke Jakarta untuk beragam tujuan.
Dari jumlah itu, hanya 6 persen masyarakat Bekasi yang menggunakan angkutan umum, 0,3 persen menggunakan kereta api, sementara sisanya sekitar 80 persen lebih menggunakan kendaraan pribadi jenis roda dua dan roda empat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono menilai kendaraan pribadi asal Bekasi turut menyumbang kemacetan lalu lintas Jakarta akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas badan jalan.
Atas dasar persoalan itu, pemerintah meluncurkan APTB yang disahkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro.
Peresmian APTB ini dilakukan pada Rabu 28 Maret 2012 di Pool Bis Hiba Utama, Jalan Raya Bekasi km 26, Jakarta, oleh Gubernur DKI pada saat itu, Fauzi Bowo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, serta jajaran musyawarah pimpinan daerah Kota Bekasi.
Jalur Pulogadung-Bekasi terintegrasi dengan koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas 2) dengan jumlah armada sebanyak 15 bus.
"APTB mampu mengangkut 17.340 penumpang dalam sehari. Tarif angkutan perbatasan ini Rp9.500 per penumpang," katanya.
Namun demikian dalam perjalanannya selama hampir 1 tahun, penyelenggara APTB terus menelan kerugian rata-rata Rp6 juta per hari akibat minimnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum tersebut.
"Akibat sepinya penumpang, PPD selaku penyelenggara APTB mengalami kerugian hingga Rp6 juta per hari," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Supandi Budiman.
Menurut dia, rata-rata bus APTB hanya mengangkut satu sampai lima orang dalam satu kali perjalanan. Dalam setiap hari ada 10 armana yang beroperasi.
Ian (50), supir APTB Bekasi-Pulogadung, mengatakan penumpang yang diangkutnya masih saja minim. Antara satu atau dua orang.
"Bahkan, sering juga tidak ada penumpang sama sekali sampai saya malu sama kantor atau berpapasan dengan pengemudi angkutan umum yang lain. Bosan juga iya, karena mengemudi bolak-balik Bekasi-Pulogadung tanpa penumpang. Tapi diakali dengan menyetel musik saja supaya tak bosan,¿ katanya.
Beberapa dari warga Kota Bekasi masih enggan untuk beralih ke angkutan umum.
"Jalan di Jakarta memang sangat macet. Apalagi, parkiran kendaraan pun saat ini sudah mahal. Tapi karena angkutan umumnya belum memadai, ya lebih memilih bawa kendaraan sendiri," kata salah seorang warga, Herke (25).
Hal senada juga diungkapkan oleh Visilia (30) yang mengaku akan tetap membawa kendaraan pribadinya menuju tempat kerja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Alasannya, jika beralih ke angkutan umum membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan.
"Kalau dipaksakan pakai angkutan umum, kapan sampainya," katanya.
Turunkan Tarif
Penyelenggara APTB terpaksa menurunkan tarif untuk trayek Bekasi-Pulogadung pada 24 Oktober 2012.
"Penyelenggara ingin mendongkrak jumlah penumpang dengan menurunkan tarif APTB semula Rp9.500 per penumpang, menjadi Rp6.000 per penumpang," ujar Kepala Terminal Induk Bekasi, Zeno Bachtiar.
Dengan membayar tarif baru tersebut, kata dia, penumpang APTB sudah bisa langsung melanjutkan perjalannya dengan menumpang Transjakarta rute mana pun.
Namun demikian, keputusan itu masih belum dapat mendongkrak jumlah penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi menggunakan APTB.
Penyelenggara menilai, penurunan tarif harus dibarengi dengan penyediaan sarana pendukung seperti halte yang representatif di sejumlah daerah lintasannya.
"Alhamdulillah, usulan itu telah dipenuhi penyelenggaran APTB dengan membuat empat halte di empat titik berbeda," kata Zeno.
Halte yang dibangun dari dana Kementerian Perhubungan itu belum dioperasikan karena belum diserahterimakan dari kontraktor ke pemerintah.
"kami belum bisa mengoperasikannya selama belum ada serah terima," kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Erwin.
Ada empat halte yang dibangun untuk menaikturunkan penumpang khusus pengguna APTB. Satu halte berada di Terminal Induk Kota Bekasi, satu halte berada di Jalan Ahmad Yani dekat pintu tol Bekasi Barat, serta dua halte berseberangan posisinya di Jalan Joyomartono.
Di dalam terminal, jalur khusus pemisah lajur APTB dengan kendaraan lain telah rampung pula dibangun. Bahkan di jalan raya sekitar terminal, lajur APTB telah dicat khusus warna merah.
Berdasarkan pantauan ANTARA, pengerjaan keempat halte tersebut sudah rampung sepenuhnya. Namun pintu masuk halte masih tertutup 'rolling door' karena belum digunakan. Padahal halte di Jalan Ahmad Yani dan terminal semestinya sudah bisa digunakan untuk mengangkut penumpang APTB Bekasi-Pulogadung.
"Memang keberadaan halte merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak penumpang APTB yang hingga saat ini masih sepi peminatnya. Namun kami tetap akan menunggu serah terima resmi. Takutnya halte sudah rusak karena digunakan, padahal belum resmi diserahkan," katanya.
FOTO ANTARA/Reno Esnir
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
