Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dengan menekankan bahwa masih banyak lapangan kerja yang tersedia bagi para pekerja.
"Kita akan mencari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Hari Senin, saya akan datang ke Garut, Jawa Barat. Di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan sekitar sepuluh ribu," katanya.
Perusahaan Huawei juga akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat, katanya dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (28/2).
Terkait dengan isu PHK, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman PHK massal seperti yang kerap terjadi belakangan ini.
Baca juga: Kemnaker komitmen perjuangkan hak buruh Sritex
Baca juga: Kemnaker berkomitmen lindungi hak pekerja termasuk pensiunan PT Pelni
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan PHK massal yang terjadi belakangan ini menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa demi menyelamatkan industri nasional sekaligus menekan angka pengangguran secara nasional.
PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia hingga Juni 2025, misalnya, merupakan alarm darurat ancaman PHK puluhan ribu karyawan pada sektor industri elektronik.
Menurut catatan Partai Buruh, sepanjang 2024, ratusan ribu buruh di sektor industri tekstil, garmen dan sepatu telah pun terkena PHK, katanya.
Pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang, PT Yamaha Music Indonesia, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor telah memberhentikan 400 orang pekerja.
Baca juga: Wamenaker: Dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus diberantas
Pemutusan hubungan kerja serupa juga terjadi di Jakarta terhadap 700 buruh lainnya, kata Said Iqbal.
Partai Buruh dan KSPI berpendapat menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri tenaga kerja dan menko perekonomian harus bekerja sama maksimal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan bahkan ratusan ribu buruh, katanya.
