Jakarta (ANTARA) - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno mengambil langkah konkret demi memastikan udara yang lebih bersih dan sehat bagi warga Jakarta.
Bicara Udara menegaskan pentingnya kebijakan strategis dalam mengatasi polusi udara di ibu kota.
Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyatakan permasalahan polusi udara tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi prioritas tinggi dalam kebijakan pemerintah daerah.
"Pelantikan ini menandai awal baru bagi Jakarta. Kami mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera bertindak dengan kebijakan yang tegas dan berbasis data guna menanggulangi polusi udara yang semakin mengancam kesehatan masyarakat," ujar Novita.
Ia menekankan perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelaku pencemaran udara serta kejelasan alur pelaporan, baik untuk pelanggaran skala mikro maupun makro.
Selain itu, regulasi, cara pelaporan dan sanksi bagi pelaku pencemaran udara perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat.
"Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara juga menjadi perhatian. Bicara Udara mengusulkan sistem pelaporan yang jelas dan efisien serta pemberlakuan denda maksimal Rp500.000 bagi pelanggar yang melakukan pembakaran sampah sembarangan," ucapnya.
Novita juga menyoroti pentingnya kerja sama antarwilayah di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) untuk mengatasi polusi udara yang bersifat lintas batas, termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi kondisi polusi ekstrem.
Baca juga: Kendaraan listrik solusi atasi polusi
Baca juga: KLH kolaborasi intensifkan penanganan polusi udara di wilayah Jakarta pada 2025
