BPKK: Pembangunan Seharusnya Berpusat Pada Manusia

Jakarta,  (Antaranews Megapolitan) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Dra. Wirianingsih, M.Si mengatakan pembangunan sebagai proses perubahan sosial seharusnya berpusat pada manusia karena yang menjadi titik awal perubahan dan tujuan yang ingin dicapai adalah manusianya.

"Pembangunan yang berpusat pada manusia harus menjadikan keluarga sebagai unit alamiah dan fundamental dari masyarakat," kata Wiwik (sapaan Wirianingsih) dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Wiwik membangun keluarga berarti membangun investasi besar bagi kemajuan peradaban bangsa. Keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan generasi yang akan menjadi penentu utama arah peradaban bangsa. Jika keluarga harmonis dan kokoh maka bangsa pun akan kokoh dan mampu menghadapi tantangan jaman.

Partai Keadilan Sejahtera kata dia sangat memberikan perhatian pada keluarga karena keluarga adalah batu batu pertama bagi peradaban bangsa. Ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

"PKS memandang bahwa keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil yang egaliter adalah basis internalisasi dan ideologi nilai keadilan. Namun, PKS juga menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga Indonesia demi mencapai ketahanan keluarga yang diharapkan," katanya.

Dikatakannya akses yang lemah pada sumber-sumber kehidupan menjadikan sebagian keluarga Indonesia menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan?, tambah Wiwik.

Oleh karena itu, tegas Wiwik, PKS mengajak berbagai elemen bangsa, yaitu para pakar dan praktisi penggiat keluarga, pemuka agama, perwakilan perempuan partai politik, perwakilan organisasi kemasyarakatan, akademisi, anggota masyarakat sipil, dan perwakilan lembaga legislatif dalam sebuah kegiatan Kongres Keluarga Indonesia Ke-2 (KKI II).

Kongres yang telah diselenggarakan pada Kamis (21/12) ini memberikan dukungan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen pada keluarga dan juga memberikan dorongan penuh bagi pemerintah Indonesia agar semakin kuat komitmennya pada pembangunan keluarga berkualitas.

"Kongres ini juga merupakan sebuah upaya untuk semakin mempertegas posisi PKS sebagai entitas politik yang menjadikan ketahanan keluarga sebagai sebuah isu sentral dalam pembangunan bangsa," katanya.

Selain itu, melalui kongres ini, PKS berharap agar pemerintah dapat menegakkan berbagai Undang-Undang dan aturan hukum yang lebih pro kepada ketahanan keluarga Indonesia yang memegang teguh pada nilai-nilai luhur agama dan budaya yang berlaku dan mengembangkan indikator keberhasilan pembangunan yang berbasis pada ketahanan keluarga?, tegas Wiwik.

Pada kongres dibacakan juga Deklarasi Jakarta `Indonesia Pro Keluarga` oleh berbagai elemen bangsa yang hadir, yaitu pakar dan praktisi keluarga, para pemuka agama, perwakilan perempuan partai-partai politik, perwakilan organisasi kemasyarakatan, akademisi, anggota masyarakat sipil dan perwakilan lembaga legislatif.

Ada 13 poin yang termaktub dalam deklarasi, diantaranya meliputi penegasan bahwa keluarga adalah unit alamiah dan fundamental dari masyarakat serta agen mendasar bagi pembangunan sosial ekonomi; menegakkan, mempertahankan dan membela lembaga pernikahan yang suci sesuai tuntunan agama.

Selanjutnya menekankan bahwa ibu dan anak berhak atas dukungan khusus negara dan masyarakat demi lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas lahir maupun batin; menegaskan komitmen untuk menyiapkan generasi penerus yang berdaya saing, dalam koridor Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia.

Deklarasi juga dengan tegas memuat penolakan terhadap ssegala bentuk perilaku menyimpang seksual dan aktivitas publikasinya sebab bertentangan dengan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendorong adanya langkah-langkah rehabilitasi bagi penderitanya.