Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat menjadikan penundaan bus rute Cibinong-Puncak Program Buy The Service (BTS) sebagai momentum untuk melengkapi infrastruktur pendukungnya, mulai dari tempat pemberhentian bus hingga fasilitas park and ride.
"Saya kira satu sisi dengan diberi waktu tidak buru-buru, kita akhirnya pemerintah daerah lebih prepare, lebih panjang mudah-mudahan menjadi lebih baik persiapannya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika usai audiensi dengan jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Cibinong, Selasa.
Kementerian Perhubungan RI melalui BPTJ batal mengoperasikan bus Program BTS rute Cibinong-Puncak pada Februari 2025, seperti yang ditargetkan oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana.
Baca juga: Kemenhub tunda BTS rute Cibinong-Puncak Bogor karena masih dalami kajian
Baca juga: Ketua DPRD Bogor: Perlu kajian bus rute Cibinong-Puncak
Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung BTS, diawali dengan menentukan titik-titik pemberhentian bus agar terintegrasi dengan moda transportasi lain.
Ajat menyebutkan, BTS bisa terintegrasi dengan Stasiun Cibinong. Sehingga, masyarakat Jakarta yang hendak ke kawasan wisata Puncak, bisa menumpangi kereta rel listrik (KRL) dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke Puncak.
"Kami dari pemerintah daerah harapannya memang kita bisa lebih meningkatkan peran Stasiun Cibinong," kata Ajat.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga ingin menyiapkan park and ride atau tempat parkir yang terhubung dengan transportasi umum. Sehingga, masyarakat dari luar daerah yang hendak menggunakan bus ke Puncak, bisa memarkir kendaraan mereka dengan aman.
Baca juga: Pj Bupati Bogor: BTS rute Cibinong ke Puncak tunggu keputusan Kemenhub
"Mudah-mudahan tahun 2026 kita sudah udah beres (menyiapkan infrastruktur pendukung Program BTS)," sebut Ajat.
Kementerian Perhubungan RI menunda Program BTS rute Cibinong-Puncak akibat adanya penyesuaian anggaran. Hal itu disampaikan Plt Kepala BPTJ Suharto melalui surat yang ditujukan kepada Pj Bupati Bogor.
Hal itu bahkan berdampak pada sejumlah program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk alokasi anggaran Program Subsidi BTS di Kabupaten Bogor.
“BPTJ juga akan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Transformasi ini untuk memperkuat integrasi transportasi di Jabodetabek,” kata Suharto.
