AG resmi jadi calon ketua umum Gapensi

Agus Gendroyono, ST, MT, IPM resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) periode 2024 - 2029. (ANTARA/ Foto: Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Ir H Agus Gendroyono, ST, MT, IPM resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) periode 2024 - 2029.

Pendaftaran dilakukan di kantor BPP Gapensi di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).

“Alhamdulillah saya sudah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum BPP Gapensi periode 2024-2029, dan semua persyaratan sesuai AD/ART maupun PO sesuai format dari panitia penyelenggara Munas XV Gapensi sudah dinyatakan sah memenuhi,” kata Agus Gendroyono dalam keterangannya, Sabtu.

Pria yang akrab disapa AG ini mengatakan, proses pemilihan Ketua Umum Gapensi periode 2024-2029 akan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Gapensi ke XV yang akan diselenggarakan di Bidakara, Jakarta, pada 5 - 7 Juni 2024.

AG beralasan, dirinya maju sebagai Caketum Gapensi, mulanya atas dorongan sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) di Koordinator Wilayah (Korwil) Tengah yang memintanya kembali ke Gapensi untuk mengembalikan kejayaan Gapensi.

Dorongan itu dipicu oleh keprihatinan mereka atas kondisi Gapensi saat ini, yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Dari BPD Korwil Tengah, dorongan serupa juga mengalir dari Gapensi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Indoesia.

AG pun merasa terpanggil. “Itu lah kenapa saya merasa terpanggil menyalonkan diri sebagai Ketum BPP Gapensi dari sisi substansi. Yang kedua, saya bisa seperti sekarang ini, karena Gapensi. Saya lahir dan dibesarkan di Gapensi. Sebagai orang yang merasa dibesarkan Gapensi, tentu saya tidak akan ikhlas kalau Gapensi harus berada dalam kondisi seperti ini terus menerus, sehingga saya harus tahu diri dan sadar diri untuk membesarkan Gapensi,” kata mantan Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur ini.

AG lalu menjelaskan sekilas kondisi Gapensi saat ini yang menjadi keprihatinan mayoritas BPD di seluruh Indonesia. “Saat ini jumlah anggota Gapensi terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dari 76.000 anggota di tahun 2010 menjadi 13.000 per Desember 2023,” katanya.

AG menambahkan, penurunan jumlah anggota yang sangat signifikan itu berimbas pada tidak beroperasinya kantor Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi di sejumlah Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

“Dari data yang saya peroleh, pada 2022 terdapat 38 BPC yang sama sekali sudah tidak memiliki anggota. Kondisi ini meningkat menjadi 42 BPC di tahun 2023. Artinya, sekarang ini ada 42 Kota/Kabupaten yang sudah tidak lagi memiliki Gapensi. Padahal, dulunya, BPC Gapensi ada di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia,” kata pria penyuka ikan asin ini.

Lalu, BPC Gapensi yang memiliki anggota kurang dari 20 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) pada 2022 terdata di angka 92 Kota/Kabupaten, tetapi pada 2023 menjadi 88. Dan BPC Gapensi yang memiliki anggota kurang dari 10 BUJK, pada 2022 terdata di angka 188 Kota/Kabupaten, pada 2023 meningkat menjadi 195.

“Artinya, setiap tahun baik jumlah anggota maupun kantor BPC di daerah-daerah, terus mengalami penurunan,” AG menegaskan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin suatu saat Gapensi hanya tinggal nama. Padahal, katanya, sejak didirikan pada 8 Januari 1959, Gapensi telah memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia. Gapensi telah menjadi bagian dari panggung sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Terkait pencalonannya sebagai Ketum Gapensi periode 2024-2029, AG mengaku sudah membuat peta jalan (road map) bagi pengembangan Gapensi sekaligus mengembalikan kejayaan Gapensi, yang dituangkannya dalam bentuk visi dan misi.

“Visi saya adalah Bersama AG, Gapensi Pionir Konstruksi. Terus terang, visi ini berat karena saya harus menjadikan dan meletakan Gapensi sebagai kiblat sektor konstruksi di Indonesia. Untuk mewujudkan visi ini tentu saya juga harus bisa memetakan peningkatan mutu, sumber daya keanggotaan, mengajak ‘move on’ dengan meningkatkan kompetensi, dan memprofiling sesuai dengan daerah masing-masing, deregulasi jasa konstruksi, dan sebagainya,” tutur AG.