Kabupaten Bogor (ANTARA) - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyerukan semangat sinergi dan berinovasi dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) IX tahun 2025 di Bigland Sentul Hotel and Convention, Rabu.
"Kita harus mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat bidang jasa konstruksi, sehingga tujuan besar dari musyawarah ini dapat terealisasi," ungkap Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah dalam mukercab.
Mukercab IX ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang disusun oleh kepengurusan BPC Gapensi Kabupaten Bogor masa bhakti 2021-2026.
Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk merumuskan rencana ke depan dalam melanjutkan program kerja sampai dengan akhir masa jabatan yaitu tahun 2026.
Baca juga: Gapensi siap bantu upaya relokasi warga terdampak longsor di Sukajaya Bogor
BPC Gapensi Kabupaten Bogor telah menyusun program-program kerja untuk dapat membantu anggota dalam pemenuhan persyaratan pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan nama Krida Handal Gapensi Gatensi pada 11 Oktober 2022.
"Kita telah melaksanakan sertifikasi lebih dari 500 orang tenaga kerja, dan kita juga melakukan kolaborasi dengan Pemkab Bogor dalam melaksanakan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi," kata Hilal Firmansyah.
Ketua BPD Gapensi Jawa Barat, H. Tb. Nasrul Ibnu HR, menyampaikan apresiasinya untuk BPC Gapensi Kabupaten Bogor yang sukses menyelenggarakan mukercab.
"Gapensi harus lebih mempererat lagi kerja sama dengan pemerintahan, dan saya ingin mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota Gapensi di Kabupaten Bogor untuk berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten Bogor," kata Nasrul.
Ketua Pelaksana Mukercab Gapensi IX Kabupaten Bogor Sabri berharap momentum kali ini menjadi energi baru bagi seluruh anggota BPC Gapensi Kabupaten Bogor untuk bisa saling berkoordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan semua pihak.
