Bupati Purwakarta Hentikan Kegiatan Pertambangan Ilegal

Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menghentikan kegiatan pertambangan ilegal di daerahnya, karena transportasi bertonase berat yang mengangkut hasil tambang mengakibatkan jalan rusak.

"Kegiatan pertambangan itu berlokasi sangat dekat kawasan permukiman. Jadi harus dihentikan," katanya, di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Aksi penghentian kegiatan pertambangan ilegal itu dilakukan pada Selasa (13/12), saat bupati dan rombongan hendak meninjau Gunung Parang yang akan dikembangkan sebagai objek wisata.

Perjalanan bupati menuju Gunung Parang harus terhenti, karena dalam perjalanan menuju gunung itu terdapat sejumlah titik jalan yang rusak.

Setelah dilakukan penelusuran, jalan penghubung Desa Pesanggrahan Tegalwaru dan Desa Tajur Sindang Sukatani Purwakarta ini diketahui mengalami kerusakan karena aktivitas truk pengangkut hasil tambang.

Saat itu juga, Dedi langsung meminta penghentian seluruh aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut. Bahkan bupati menyuruh para pekerja tambang untuk membongkar tenda terpal yang mereka gunakan selama aktivitas pertambangan.

"Ini jalan pemukiman, bukan jalan untuk kendaraan dengan tonase besar. Bubar semua, hentikan! Tidak boleh dilanjut ini tambang. Kalau longsor siapa yang mau tanggung jawab," kata dia.

Ia mengaku harus menghentikan kegiatan pertambangan ilegal karena pembangunan sebaik apapun tidak akan pernah berhasil jika masyarakat tidak mau ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

"Kalau terus menerus begini, gimana mau bagus? Kita bangun jalan bagus tapi dirusak dengan adanya aktivitas pertambangan, jalan rusak, lingkungan rusak. Padahal kerusakan-kerusakan itu pada akhirnya merugikan masyarakat," kata dia.

Tindak lanjut dari temuan aktivitas tambang di dekat pemukiman penduduk, bupati langsung memanggil Kepala Desa Pesanggrahan Tegalwaru.

Bupati kemudian memberi sanksi berupa penahanan penghasilan tetap atau honor di wilayah tersebut, karena membiarkan aktivitas pertambangan ilegal.

"Desa tidak boleh memberikan izin (tambang). Ini kenapa ada kegiatan tambang? Padahal daerah ini sedang ditata oleh pemkab, sebagai kawasan wisata alam, aksesnya langsung ke Gunung Parang," kata dia.