Pejabat Pengadaan Obat RSUD Bekasi Diganti

Bekasi (Antara Megapolitan) - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan perbaikan sistem pengadaan obat guna mengantisipasi terulangnya lagi keterlambatan distribusi obat dari sejumlah vendor.

"Perbaikan sistem pengadaan obat ini kita lakukan dengan melakukan pergantian sejumlah pejabat struktural terkait di bidang itu, serta mengatur perencanaan pembelian obat untuk menghindari stok kosong," kata Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Pusporini di Bekasi, Senin.

Menurut dia, pergantian jabatan dilakukan pada Kepala struktural Instalasi Farmasi beserta struktur organisasi farmasi.

Adapun struktur organisasi farmasi terdiri atas instalasi, kepala gudang, bagian pelayanan dan bagian mutu.

"Semuanya sudah saya ganti untuk penyegaran pola kerja," katanya.

Dikatakan Puspo, alokasi anggaran pembelian obat yang disiapkan pihaknya setiap bulan mencapai Rp5 miliar untuk beragam jenis kebutuhan obat.

"Yang kita prioritaskan obat-obatannya seperti obat kronis, bius dan lainnya," katanya.

Dikatakannya, pihaknya ke depan akan menghindari pembelanjaan obat di akhir tahun, sebab biasanya stok obat di sejumlah vendor kerap mengalami kekosongan.

"Sehingga pembelanjaan obat harus kita tarik ke awal tahun dan pertengahan tahun untuk menghindari stok kosong di vendornya," katanya.

Ia mengatakan, kebutuhan obat-obatan merupakan hal penting yang perlu diantisipasi dengan segala persoalannya, sebab jumlah pasien yang ditangani RSUD terus mengalami peningkatan.

"Saat ini 90 persen pasien kita berasal dari Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebanyak 700 hingga 1.000 pasien di antaranya pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," katanya.

Sepanjang 2016, RSUD Kota Bekasi telah mengalami sediktinya dua kali kekosongan stok obat di antaranya berlangsung pada September dan Oktober 2016.

Kekosongan obat tersebut diduga dipicu keterlambatan pembayaran obat kepada sejumlah vendor penyedia.