Peradi gelar pelatihan terkait UU PDP

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar pelatihan mengenai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) agar para anggotanya memahami regulasi anyar yang disahkan oleh pemerintah dan DPR.

“Ini terkait kepentingan kita sebagai warga negara, bangsa yang maju dan negara yang baik dalam mengelola data pribadi,” ujar Ketua Harian DPN Peradi R. Dwiyanto Prihartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dwi menjelaskan lahirnya UU PDP ini merupakan tonggak penting bagi pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Advokat harus memahami penjelasan ilmiah dan akademik dari UU tersebut agar para advokat anggota Peradi yang jumlahnya sekitar 60 ribu lebih tidak keliru dalam penegakan hukum.

Baca juga: Peradi dan Malaysian Bar diskusikan hukum kedua negara

Ia menjelaskan untuk mengupas UU PDP, pihaknya menghadirkan Sekretaris Dewan Indonesia Cyber Security Forum Satriyo Wibowo. Bagi advokat, memahami UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum.

“Seluruh anggota kita menjadi meningkat pengetahuannya dan berhati-hati ke depan secara hukum dan sebagai advokat harus lebih dahulu tahu. Itu bagian dari target kita,” katanya.

Sekretaris Dewan Indonesia Cyber Security Forum Satriyo Wibowo mengatakan advokat tidak hanya cukup memahami UU PDP, tetapi juga wajib memahami ‎pengendalian dampak risiko kalau mau menjadi data protection officer (DPO) atau petugas pejabat pelindung data pribadi.

Baca juga: Peradi bertekad membangun kerja sama dengan Pemkot Bogor

“Teman-teman, walau pun latar belakangnya hukum, tetapi dengan belajar UU PDP itu harus belajar manajemen risiko. Kalau ada training tapi hanya pelajari UU-nya, itu artinya Anda hukum belajar hukum PDP,” ujar Satriyo.