Akibat tidak terdokumentasinya legalitas tersebut, para pekerja wanita itu bisa menimbulkan berbagai permasalahan.Jakarta, (Antara Megapolitan) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir Komjen Polisi (Purnawirawan) Nurfaizi Suwandi mengatakan masalah legalitas menjadi permasalahan serius tenaga kerja wanita (TKW) di Mesir.
"Akibat tidak terdokumentasinya legalitas tersebut, para pekerja wanita itu bisa menimbulkan berbagai permasalahan," kata Nurfiazi dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu.
Oleh karena itu, kata dia, mereka tidak memiliki perlindungan hukum sebagai pekerja informal. Belum lagi, permasalahan gaji yang tidak dibayar atau gaji yang terlalu kecil.
"Gaji ART (asisten rumah tangga) di Mesir sangat kecil, berbeda dengan di Bahrain, Kuwait, dan Arab," ujarnya.
Ini disebabkan karena pendapatan perkapita Mesir memang rendah sehingga majikan tidak mampu membayar tinggi. Gaji di Mesir tidak lebih dari 200 dolar AS per bulan.
Akan tetapi, mengapa para TKW itu tertarik? Nurfaizi mengatakan bahwa kebanyakan dari TKW tertipu para calo.
"Mesir sebenarnya bukan merupakan tujuan para TKW itu karena memang tidak ada kerja sama ketenagakerjaan dengan Mesir," katanya.
Ia mengatakan bahwa negara tujuan yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Saudi Arabia, dan negara Timur Tengah lainnya, kecuali Mesir.
Data dari kedubes Indonesia di Mesir, kata pria yang bakal mengakhiri masa jabatannya Januari tahun depan itu, menyebutkan ada 1.290 TKW Indonesia yang "undocumented" (tanpa dokumen), bahkan data dari National Security mencapai angka 3.000 TKW Indonesia di Mesir.
"Kalau pekerja formal, yakni profesional, ada perjanjian khusus dengan Mesir, seperti dokter, pilot, mekanika, dan tenaga ahli lainnya," ujarnya.
Menurut dia, ada beberapa faktor ketertarikan pekerja informal itu yang selama ini diteliti Nurfaizi dalam disertasinya yang berjudul "Model Perilaku Migrasi Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Mesir" belum lama ini.
Faktor pertama adalah negara asal sebagai penentu, yakni karena kemiskinan, latar belakang keluarga, pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, perceraian, dan sejenisnya. Faktor kedua, yakni negara tujuan.
"Dijanjikan ini itu, padahal mereka juga tidak tahu kebenarannya karena belum pernah ke sana," tutur Nurfaizi.
Para TKW itu, lanjut Nurfaizi, `dijebak` oleh calo-calo yang langsung turun ke desa-desa, kabupaten, dan kota.
"Calo-calo itu menjanjikan hal-hal yang manis-manis dan gaji yang tinggi," kata Nurfaizi.
Untuk itu, kata dia, pemerintah juga harus memperketat biro-biro TKI, perketat pemalsuan dokumen-dokumen. "Saya berharaplah ada kerja sama dengan BLK-BLK (balai latihan kerja), dan Kemeneterian Tenaga Kerja," ujarnya.
Nurfaizi juga mendukung tindakan Presiden RI Joko Widodo yang berencana memulangkan 1,6 juta TKI dari Timur Tengah meski sebenarnya ada 6.000.000 TKI di luar sana.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus memikirkan bagaimana untuk dapat meningkatkan pendidikan maupun kompetensi mereka agar kelak mampu meningkatkan derajat hidup dan pekerjaan yang layak.
"Jika tidak begitu, TKW ilegal makin banyak, dan hal ini sudah terjadi bertahun-tahun," katanya.
Ia juga berharap pemerintah segera bertindak dan duduk bersama antara Mendagri, Menlu, Menkopolhukam, BNPTKI, Menakertrans, bupati, gubernur, wali kota, dan perangkat desa lainnya.
Namun, ada langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai tahap awal, yakni perangkat desa agar sosialisasi kepada warganya agar lebih baik bekerja di dalam negeri ketimbang ke luar negeri dengan gaji yang tidak berbeda jauh.
"Ciptakan lapangan pekerjaan di kampung-kampung, pendidikan dihidupkan, dan koperasi desa sehingga tercipta `entrepreneur` muda," katanya.
Soal perjalanan mereka sampai ke Mesir atau negara Timur Tengah lainnya tanpa dokumen lengkap, Nurfaizi tidak menceritakan detail. Namun, dia mengatakan bahwa calon majikan tidak berinteraksi lansung dengan TKW, tetapi membayar langsung kepada calo yang membawanya.
Kejadian TKW ilegal di Mesir sudah bertahun-tahun terjadi dan Kedubes Indonesia tiap bulan selalu menerima keluhan laporan dari TKW.
"Sudah banyak TKW yang kami pulangkan dan tentu saja itu kan jadi beban negara," ujarnya.
Pewarta: Feru LantaraEditor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
