Bekasi, (Antara Megapolitan) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan modus operandi peredaran ijazah ilegal yang diungkapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beragam.
"Ada bermacam-macam modus operandinya. Ada yang berlatar belakang universitas tapi tidak ada aktivitas belajar, ada yang sengaja mencetak ijazah, dan ada juga yang sengaja memperjualbelikannya ke warga masyarakat," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap peredaran ijazah ilegal itu pascalaporan Menristekdikti M Nasir ke sejumlah daerah di Indonesia.
"Kami sudah melakukan penyelidikan di beberapa tempat seperti Aceh, Sumatra Utara, Jakarta, dan Jawa Timur," katanya.
Dia berharap, masyarakat juga bersikap proaktif menyampaikan laporan ke polisi bila mendapati peredaran ijazah palsu.
Dikatakan Badrodin, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka praktik peredaran ijazah palsu.
"Sudah ada beberapa orang yang kami tetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus peredaran ijazah palsu. Jumlah pastinya saya lupa," katanya.
Hal itu diungkapkan Badrodin usai meresmikan Gedung Serbaguna Graha Tanoto dan Perpustakaan Tanoto Universitas Bhayangkara Jaya, di Jalan Perjuangan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/6).
"Saya berharap Universitas Bhayangkara Jaya bisa lebih maju dari perguruan tinggi yang lain," katanya.
Dia juga berpesan kepada pengelola Yayasan Brata Bhakti yang menaungi Universitas Bhayangkara Jaya membantu pemerintah dalam memerangi peredaran ijazah ilegal.
"Sekarang sedang ramai ijazah palsu di beberapa daerah. Saya harap Universitas Bhayangkara Jaya bisa bantu perangi hal itu," katanya.
Menurut Badrodin, ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dan juga kompetensi yang dimiliki sekolah tinggi jauh lebih penting dari sekadar ijazah.
"Tidak perlu ijazah, yang penting pengetahuan dan kompetensinya," katanya.
Kapolri: Modus Peredaran Ijazah Ilegal Beragam
Senin, 15 Juni 2015 17:50 WIB
Kami sudah melakukan penyelidikan di beberapa tempat seperti Aceh, Sumatra Utara, Jakarta, dan Jawa Timur.