Freddy Tulung: Kemajuan Teknologi Internet Butuhkan Kontrol Pengguna

Yogyakarta, (Antara Megapolitan) - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung mengatakan kemajuan teknologi internet membutuhkan kontrol para penggunanya.

"Namun, disayangkan kemajuan teknologi internet ini tidak dikontrol oleh para penggunanya sehingga dampak buruknya pun muncul," katanya dalam sambutan pada dialog interaktif "Forum Diskusi Publik" dengan tema "Bangkitkan Kembali Nasionalisme Melalui Komunikasi di Ruang Publik Yang sehat, Cerdas dan Mendidik" di Yogyakarta, Selasa.

Ia menyebutkan dalam hal penggunaan internet, Indonesia menduduki peringkat enam setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang dari 25 top pengguna internet dunia berdasarkan riset "e-Marketer" yang dirilis pada November 2014.

Menurut Dirjen, dalam sambutan yang dibacakan Direktur Pengelolaan Media Publik Kemkominfo Sunaryo, sejak 2005 Indonesia masuk dalam 10 negara yang paling banyak mengakses situs porno, yakni pada tahun yang sama berada di posisi ketujuh negara di dunia.

Kemudian, pada 2007 di posisi kelima, dan 2009 berada di posisi ketiga."Peringkat Indonesia cenderung meningkat dan tahun 2014 sudah menduduki posisi yang kedua," katanya pada kegiatan yang digagas bersama Tim Pelaksana Direktorat Pengelolaan Media Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Dalam kegiatan yang juga menghadirkan narasumber Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto, pegiat Komunitas Blogger Indonesia

Purwoko "Blontank Poer", inisiator Kampoeng Cyber, Kepatihan, Yogyakarta Mas Sasongko atau yang biasa dipanggil Koko, dan diikuti mahasiswa di Yogyakarta itu, Dirjen menambahkan tidak hanya sebagai pengakses, bahkan saat ini sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa Indonesia juga merupakan pengunggah konten porno yang "aktif" ke dunia maya ini.

"Namun saya yakin adik-adik mahasiswa di sini bukanlah pengakses situs-situs tersebut, apalagi pengunggahnya," katanya.

Ia menegaskan bahwa tidak hanya itu, ruang publik yang seharusnya bisa berperan positif bagi masyarakat justru disalahgunakan untuk saling menghujat, memfitnah dan melakukan beragam kejahatan, seperti penipuan.

"Itulah yang menjadi keresahan kami," katanya.

Etika berkomunikasi

Secara khusus, Dirjen menyoroti pada era internet sekarang ini ada persoalan yang mencuat yakni bagaimana etika berkomunikasi dan bagaimana memanfaatkan momentum kemajuan teknologi informasi saat ini untuk membawa masyarakat lebih sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menyebut Indonesia tengah menghadapi persoalan besar pada komunikasi, di mana komunikasi di ruang publik masih "menggendong" ancaman dalam masyarakat.

Ruang publik yang didominasi oleh media sosial, media penyiaran, dan media cetak, katanya, banyak diisi "value educated content" yang rendah, jauh dari tanggung jawab dalam memberikan edukasi publik, serta jauh dari etika dan nilai sosial.

Hingga saat ini, kata dia, televisi di Indonesia masih memainkan peranan signifikan di mana masyarakat Indonesia masih menjadi pecandu televisi.

Masalahnya, kata Freddy Tulung, wajah pertelevisian Indonesia masih didominasi program mistik, kekerasan dan pornografi di mana rating tertinggi masih pada konten yang bersifat konsumtif.

Ia mengatakan masih kental di ingatan ada siswa SD yang meninggal akibat dikeroyok kawan-kawannya, yang setelah ditelusuri mereka meniru adegan yang sering mereka saksikan di salah satu sinetron yang disiarkan di televisi Indonesia.

"Kalaupun ada konten-konten positif yang disiarkan, ada masalah lain yang ada yakni pengemasan yang kurang menarik (poor packaging) sehingga acara-acara ini ditinggalkan oleh pemirsa televisi," katanya.

Oleh karena itu, katanya, kegiatan yang menghadirkan para praktisi komunikasi yang telah berkiprah dalam memanfaatkan kemajuan komunikasi yang didukung teknologi, yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional, adalah sebagai salah satu upaya pemerintah --dalam hal ini Kementerian Kominfo-- adalah wujud dalam melaksanakan kampanye kepada masyarakat untuk berkomunikasi secara sehat, cerdas dan bermanfaat.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan Forum Diskusi Publik yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu diharapkan dapat mencari solusi masalah bangsa pada komunikasi.