Depok, (Antaranews Bogor) - Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Rizal E Halim menyesalkan pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi yang menuduh KPU curang jika hasil Pilpres tidak sesuai dengan hasil `quick count`.
"Bagaimana logikanya `quick count` dengan 1.000 sampai dengan 2.000 sampel TPS dipandang lebih akurat dibanding perhitungan riil yang mencapai sekitar 470 ribu TPS. Logika mana yang bisa membenarkan itu," tanya Rizal menanggapi pernyataan Burhanuddin di Depok, Minggu.
Ia mengatakan biasanya salah satu ciri khas penelitian adalah `humble` dalam menyampaikan kelemahan-kelemahan penelitian yang dilakukan. Bukan sebaliknya mengumbar apa yang dilakukan merupakan yang terbaik padahal bisa jadi justru sangat keliru.
"Ini dalam statistik dikenal dengan `spurious meaning` bisa sistematik bisa juga tidak," jelas Rizal yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Studi Efokus.
Rizal mempertanyakan bagaimana bisa data sampling dikatakan lebih akurat dibanding data riil populasi? Bagaimana mungkin sebuah lembaga survei komersil bisa dikatakan independen.
"Publik dapat menilai ada sesuatu dari pernyataan lembaga survei tersebut," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan perbedaan hasil hitung cepat atau "quick count" yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah Pilpres 9 Juli 2014, telah mencederai kaidah dan etika penyelenggaraan survei.
"Setidaknya tiga hal mendasar yang perlu dikritisi dari `quick count` Pilpres 2014," katanya.
Pertama, katanya, motif yang dikedepankan tidak lagi bersifat memberi informasi yang sebenar-benarnya (objectivity and truth). Kedua, mengabaikan faktor etika yang selama ini dijaga oleh mereka yang benar-benar peneliti. Ketiga, komersialisasi survei khususnya di bidang politik telah mencoreng aktivitas survei yang selama ini banyak dijadika acuan untuk memperbaiki peradaban manusia.
"Kemurnian, obyektivitas dan kebenaran yang menjadi tujuan sebuah survei telah diperkosa secara massal oleh lembaga survei," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Bagaimana logikanya `quick count` dengan 1.000 sampai dengan 2.000 sampel TPS dipandang lebih akurat dibanding perhitungan riil yang mencapai sekitar 470 ribu TPS. Logika mana yang bisa membenarkan itu," tanya Rizal menanggapi pernyataan Burhanuddin di Depok, Minggu.
Ia mengatakan biasanya salah satu ciri khas penelitian adalah `humble` dalam menyampaikan kelemahan-kelemahan penelitian yang dilakukan. Bukan sebaliknya mengumbar apa yang dilakukan merupakan yang terbaik padahal bisa jadi justru sangat keliru.
"Ini dalam statistik dikenal dengan `spurious meaning` bisa sistematik bisa juga tidak," jelas Rizal yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkar Studi Efokus.
Rizal mempertanyakan bagaimana bisa data sampling dikatakan lebih akurat dibanding data riil populasi? Bagaimana mungkin sebuah lembaga survei komersil bisa dikatakan independen.
"Publik dapat menilai ada sesuatu dari pernyataan lembaga survei tersebut," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan perbedaan hasil hitung cepat atau "quick count" yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah Pilpres 9 Juli 2014, telah mencederai kaidah dan etika penyelenggaraan survei.
"Setidaknya tiga hal mendasar yang perlu dikritisi dari `quick count` Pilpres 2014," katanya.
Pertama, katanya, motif yang dikedepankan tidak lagi bersifat memberi informasi yang sebenar-benarnya (objectivity and truth). Kedua, mengabaikan faktor etika yang selama ini dijaga oleh mereka yang benar-benar peneliti. Ketiga, komersialisasi survei khususnya di bidang politik telah mencoreng aktivitas survei yang selama ini banyak dijadika acuan untuk memperbaiki peradaban manusia.
"Kemurnian, obyektivitas dan kebenaran yang menjadi tujuan sebuah survei telah diperkosa secara massal oleh lembaga survei," ucapnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014