Jakarta (Antaranews Bogor) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menilai gagasan Mohammad Hatta (Bung Hatta) bisa dijadikan landasan untuk merestrukturisasi sistem pemilihan umum yang ada saat.
"Berkaca dari realitas sosial yang ada ketika pemilihan legislatif lalu uang menjadi nilai dalam menerapkan demokrasi, maka pemilu perlu direstrukturisasi," katanya di Jakarta, Sabtu.
Landasan dalam gagasan Bung Hatta yang dimaksud adalah anggota DPRD kabupaten/kota merupakan hasil utusan dari wakil-wakil kecamatan.
Selanjutnya, dewan provinsi merupakan perwakilan/anggota dewan dari kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat (pusat) merupakan representasi dari perwakilan anggota DPR propinsi.
"Saya kira, gagasan tersebut sangat relevan untuk diterapkan," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Dengan penerapan gagasan itu, kata dia, konsekuensinya massa mengambang di perdesaan akan sangat minim, kesadaran politik masyarakat akan tumbuh, karena pemilihan langsung terjadi pada level perdesaan untuk memilih wakil-wakil mereka di dewan desa.
"Jika berkaca dari sejarah, kata dia, hampir setiap desa mempunyai dewan desa/marga," kata anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Menurut dia, Indonesia butuh merestrukturisasi sistem pemilihan umum yang ada saat ini, khususnya memaknai sila keempat Pancasila, yani kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan.
Apalagi, selain uang yang menjadi landasan nilai ketika memilih wakil rakyat, begitu pun nilai yang dianut oleh para calon legislator sendiri, yakni mengakumulasi modal ketika nanti terpilih menjadi legislator.
"Realitasnya, para calon legislator umumnya bersifat antisosial, sehingga masyarakat luas tidak mengenal mereka, lalu biaya yang dikeluarkan negara juga tidak sedikit dalam menyelenggarakan Pileg ini," katanya.
Dengan adanya beberapa realitas seperti ini, katanya, harus dipikirkan ulang atau dalam perspektif sosiologi, merestrukturisasi sistem pemilihan yang ada.
Perbaikan parpol
Aspek yang lain yang juga sangat penting dibenahi untuk memperbaiki jalannya kehidupan demokrasi adalah pembangunan budaya demokrasi dalam tubuh masing-masing partai politik (parpol) sendiri.
"Karena suatu paradoks juga bila parpol mengelu-elukan demokrasi, tetapi dalam tubuh mereka sendiri sangat kental nilai feodalisme," katanya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan parpol ini sangat penting, sehingga dibutuhkan kesadaran pemuda untuk tidak apatis terhadap kehidupan politik.
Mereka yang mempunyai panggilan jiwa untuk memajukan masyarakat (nilai-nilai idealisme) harus terlibat penuh dalam perbaikan parpol ini.
"Para generasi muda harus punya kesadaran yang tinggi, bahwa mereka mempunyai kewajiban kepada generasi selanjutnya mewariskan bangsa ini dalam kondisi yang lebih baik," demikian Nia Elvina.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Berkaca dari realitas sosial yang ada ketika pemilihan legislatif lalu uang menjadi nilai dalam menerapkan demokrasi, maka pemilu perlu direstrukturisasi," katanya di Jakarta, Sabtu.
Landasan dalam gagasan Bung Hatta yang dimaksud adalah anggota DPRD kabupaten/kota merupakan hasil utusan dari wakil-wakil kecamatan.
Selanjutnya, dewan provinsi merupakan perwakilan/anggota dewan dari kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat (pusat) merupakan representasi dari perwakilan anggota DPR propinsi.
"Saya kira, gagasan tersebut sangat relevan untuk diterapkan," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Dengan penerapan gagasan itu, kata dia, konsekuensinya massa mengambang di perdesaan akan sangat minim, kesadaran politik masyarakat akan tumbuh, karena pemilihan langsung terjadi pada level perdesaan untuk memilih wakil-wakil mereka di dewan desa.
"Jika berkaca dari sejarah, kata dia, hampir setiap desa mempunyai dewan desa/marga," kata anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Menurut dia, Indonesia butuh merestrukturisasi sistem pemilihan umum yang ada saat ini, khususnya memaknai sila keempat Pancasila, yani kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan.
Apalagi, selain uang yang menjadi landasan nilai ketika memilih wakil rakyat, begitu pun nilai yang dianut oleh para calon legislator sendiri, yakni mengakumulasi modal ketika nanti terpilih menjadi legislator.
"Realitasnya, para calon legislator umumnya bersifat antisosial, sehingga masyarakat luas tidak mengenal mereka, lalu biaya yang dikeluarkan negara juga tidak sedikit dalam menyelenggarakan Pileg ini," katanya.
Dengan adanya beberapa realitas seperti ini, katanya, harus dipikirkan ulang atau dalam perspektif sosiologi, merestrukturisasi sistem pemilihan yang ada.
Perbaikan parpol
Aspek yang lain yang juga sangat penting dibenahi untuk memperbaiki jalannya kehidupan demokrasi adalah pembangunan budaya demokrasi dalam tubuh masing-masing partai politik (parpol) sendiri.
"Karena suatu paradoks juga bila parpol mengelu-elukan demokrasi, tetapi dalam tubuh mereka sendiri sangat kental nilai feodalisme," katanya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan parpol ini sangat penting, sehingga dibutuhkan kesadaran pemuda untuk tidak apatis terhadap kehidupan politik.
Mereka yang mempunyai panggilan jiwa untuk memajukan masyarakat (nilai-nilai idealisme) harus terlibat penuh dalam perbaikan parpol ini.
"Para generasi muda harus punya kesadaran yang tinggi, bahwa mereka mempunyai kewajiban kepada generasi selanjutnya mewariskan bangsa ini dalam kondisi yang lebih baik," demikian Nia Elvina.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014