Depok, 3/2 (ANTARA) - Sekretaris Aliansi Muda Muhammadiyah Nadlatul Ulama (AMMNU) Raden Salamun menegaskan bahwa pihaknya siap mengkrtisi kebijakan pemerintah Kota Depok yang tidak berpihak pada rakyat.
"Kami siap menjadi pengontrol kebijakan pemerintah maupun DPRD," kata Salamun, di Depok, Jumat.
Ia mengatakan AMMNU merupakan gabungan dua Ormas pemuda Muhammadiyah-NU yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
"Ini merupakan akumulasi dari keadaan selama ini. NU sudah "gerah" melihat keadaan di Depok dan tidak ada gerakan yang secara efektif memberikan kontrol pada pemerintah," katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Depok KH. Burhanuddin Marzuki yang merasa prihatin dengan keadaan Kota Depok akhir-akhir ini.
"Tidak ada kemajuan yang berarti untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Apalagi KPK dalam surveinya menyebutkan bahwa Kota Depok merupakan kota yang terkorup di Jawa Barat. "Keadaan ini sangat menyedihkan sekali seharusnya kesejahteraan warga Depok semakin membaik," katanya.
Ia mengatakan sebagai warga Depok merasa malu dengan predikat tersebut, karena kita juga dinilai tidak mampu memberikan masukan kepada pemerintah.
"Sebagai ormas besar NU dan Muhammadiyah sering ditanyakan dimana perannya," uajrnya.
Selama ini hanya beberapa LSM atau kelompok di luar yang berani bersikap kritis pada Pemkot Depok. Apalagi sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia NU-Muhammadiyah memiliki kewajiban dalam berdakwah menegakkan amar makruf nahi munkar.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya akan terus membantu kepada warga miskin, anak jalanan dan lainnya. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih dirasakan secara riil oleh masyarakat.
Sedangkan Pengurus Muhammadiyah kota Depok Idrus Yahya mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sepakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dengan mengedepankan sopan santun dan akhlakul karimah.
"Walalupun santun kita akan tegas terhadap keberpihakan pada rakyat," ujarnya.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012
"Kami siap menjadi pengontrol kebijakan pemerintah maupun DPRD," kata Salamun, di Depok, Jumat.
Ia mengatakan AMMNU merupakan gabungan dua Ormas pemuda Muhammadiyah-NU yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
"Ini merupakan akumulasi dari keadaan selama ini. NU sudah "gerah" melihat keadaan di Depok dan tidak ada gerakan yang secara efektif memberikan kontrol pada pemerintah," katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Depok KH. Burhanuddin Marzuki yang merasa prihatin dengan keadaan Kota Depok akhir-akhir ini.
"Tidak ada kemajuan yang berarti untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Apalagi KPK dalam surveinya menyebutkan bahwa Kota Depok merupakan kota yang terkorup di Jawa Barat. "Keadaan ini sangat menyedihkan sekali seharusnya kesejahteraan warga Depok semakin membaik," katanya.
Ia mengatakan sebagai warga Depok merasa malu dengan predikat tersebut, karena kita juga dinilai tidak mampu memberikan masukan kepada pemerintah.
"Sebagai ormas besar NU dan Muhammadiyah sering ditanyakan dimana perannya," uajrnya.
Selama ini hanya beberapa LSM atau kelompok di luar yang berani bersikap kritis pada Pemkot Depok. Apalagi sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia NU-Muhammadiyah memiliki kewajiban dalam berdakwah menegakkan amar makruf nahi munkar.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya akan terus membantu kepada warga miskin, anak jalanan dan lainnya. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih dirasakan secara riil oleh masyarakat.
Sedangkan Pengurus Muhammadiyah kota Depok Idrus Yahya mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sepakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dengan mengedepankan sopan santun dan akhlakul karimah.
"Walalupun santun kita akan tegas terhadap keberpihakan pada rakyat," ujarnya.
Feru L
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012