Ketua Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Herzaky Mahendra Putra menilai Pemerintah perlu menunjukkan komitmen dan aksi nyatanya dalam mengawal pemberantasan praktik korupsi yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi.
"Pengawalan pemberantasan praktik korupsi dari pemerintahan saat ini, masih belum menunjukkan performa terbaiknya," kata Herzaky Mahendra Putra, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Kamis.
Baca juga: KPK meluncurkan album kompilasi jelang Hari Antikorupsi 2019
Menurut Herzaky, jika korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga perlu upaya luar biasa juga dalam pemberantasannya. KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 adalah lembaga penegakan hukum yang fungsinya melakukan pemberantasan korupsi, merupakan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi.
Keberadaan KPK yang melakukan tugas memberantas praktik korupsi secara intensif, memberikan harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi bagi bangsa Indonesia.
"KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi, siapapun komisionernya, seharusnya menyadari tanggung jawab besar yang diembannya. KPK harus selalu menjaga integritas, independensi, dan bersikap adil," katanya.
Baca juga: Satgas Saber Pungli telah terima 37.363 laporan sejak berdiri 2016
Herzaky menambahkan, Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Jika pemerintah meyakini revisi UU KPK adalah bagian dari jalan penguatan KPK, maka Pemerintah perlu memastikan kinerja KPK akan semakin membaik ke depannya," katanya.
Herzaky menegaskan, Pemerintah harus lebih mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemberantasan korupsi. "Pemerintah perlu memiliki sensitifitas tinggi terkait harapan publik kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Baca juga: Basuki Hadimuljono: Perintah Presiden pegawai Kemen PUPR jangan korupsi
Menurut dia, upaya pencegahan korupsi itu penting, tapi jika kewenangan penindakan praktik korupsi dikurangi, menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi juga menurun.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Pengawalan pemberantasan praktik korupsi dari pemerintahan saat ini, masih belum menunjukkan performa terbaiknya," kata Herzaky Mahendra Putra, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Kamis.
Baca juga: KPK meluncurkan album kompilasi jelang Hari Antikorupsi 2019
Menurut Herzaky, jika korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga perlu upaya luar biasa juga dalam pemberantasannya. KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 adalah lembaga penegakan hukum yang fungsinya melakukan pemberantasan korupsi, merupakan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi.
Keberadaan KPK yang melakukan tugas memberantas praktik korupsi secara intensif, memberikan harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi bagi bangsa Indonesia.
"KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi, siapapun komisionernya, seharusnya menyadari tanggung jawab besar yang diembannya. KPK harus selalu menjaga integritas, independensi, dan bersikap adil," katanya.
Baca juga: Satgas Saber Pungli telah terima 37.363 laporan sejak berdiri 2016
Herzaky menambahkan, Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Jika pemerintah meyakini revisi UU KPK adalah bagian dari jalan penguatan KPK, maka Pemerintah perlu memastikan kinerja KPK akan semakin membaik ke depannya," katanya.
Herzaky menegaskan, Pemerintah harus lebih mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemberantasan korupsi. "Pemerintah perlu memiliki sensitifitas tinggi terkait harapan publik kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Baca juga: Basuki Hadimuljono: Perintah Presiden pegawai Kemen PUPR jangan korupsi
Menurut dia, upaya pencegahan korupsi itu penting, tapi jika kewenangan penindakan praktik korupsi dikurangi, menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi juga menurun.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019