Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mengevaluasi pendistribusian elpiji 3 kilogram bersubsidi menyusul adanya industri yang menggunakan bahan bakar tersebut
"Elpiji 3 kilogram itu untuk masyarakat kurang mampu. Jangan sampai salah sasaran," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Senin.
Ia mengajak berbagai kalangan masyarakat bisa lebih proaktif untuk melakukan pengawasan terkait pendistribusian elpiji 3 kilogram
Baca juga: Gas elpiji subsidi tidak untuk kalangan menengah atas
"Jika ada warga di luar Purwakarta masih menggunakan elpiji yang sebenarnya dialokasikan untuk warga Purwakarta, atau ada pihak industri yang menggunakan elpiji bersubsidi itu, laporkan ke kami," kata dia.
Bupati mengakui kalau selama ini pendistribusian elpiji bersubsidi seringkali salah sasaran, sehingga selalu ada masyarakat yang tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut.
"Menurut saya, masalahnya satu. Selama ini, agen dan pangkalan tak memiliki data warga miskin, sehingga elpiji bersubsidi ini bisa seenaknya dijual secara terbuka," kata dia.
Baca juga: Pertamina menyiagakan elpiji 45 metrik ton di Sukabumi
Ia mengaku akan menindak tegas oknum pangkalan, agen atau pengecer yang melakukan praktik nakal dalam pendistribusian elpiji bersubsidi.
"Praktik nakal, misalnya tidak mendistribusikan elpiji kepada yang berhak dan justru mengalokasikan kepada yang lain. Maka, agen dan pengecer seperti ini izinnya akan kami cabut," kata Anne.
Sebelumnya, Polres Purwakarta mengungkap kasus praktik penyalahgunaan elpiji bersubsidi di perusahaan cat di Kecamatan Campaka, Purwakarta.
Elpiji bagi masyarakat kurang mampu itu digunakan perusahaan cat itu untuk memanaskan moulding yang mampet.
Baca juga: Disperindag Bogor ukur pengujian ulang elpiji bersubsudi
Terkait kejadian itu, Bupati Purwakarta mengaku akan menelusuri dari mana perusahaan memperoleh elpiji bersubsidi tersebut.
"Jika telah diketahui, maka sanksi tegas akan dilayangkan kepada yang bersangkutan. Kita tegas, kalau ada pangkalan atau agen menjual gas bersubsidi di luar daftar penerima, izinnya akan kita cabut," kata bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Elpiji 3 kilogram itu untuk masyarakat kurang mampu. Jangan sampai salah sasaran," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Senin.
Ia mengajak berbagai kalangan masyarakat bisa lebih proaktif untuk melakukan pengawasan terkait pendistribusian elpiji 3 kilogram
Baca juga: Gas elpiji subsidi tidak untuk kalangan menengah atas
"Jika ada warga di luar Purwakarta masih menggunakan elpiji yang sebenarnya dialokasikan untuk warga Purwakarta, atau ada pihak industri yang menggunakan elpiji bersubsidi itu, laporkan ke kami," kata dia.
Bupati mengakui kalau selama ini pendistribusian elpiji bersubsidi seringkali salah sasaran, sehingga selalu ada masyarakat yang tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut.
"Menurut saya, masalahnya satu. Selama ini, agen dan pangkalan tak memiliki data warga miskin, sehingga elpiji bersubsidi ini bisa seenaknya dijual secara terbuka," kata dia.
Baca juga: Pertamina menyiagakan elpiji 45 metrik ton di Sukabumi
Ia mengaku akan menindak tegas oknum pangkalan, agen atau pengecer yang melakukan praktik nakal dalam pendistribusian elpiji bersubsidi.
"Praktik nakal, misalnya tidak mendistribusikan elpiji kepada yang berhak dan justru mengalokasikan kepada yang lain. Maka, agen dan pengecer seperti ini izinnya akan kami cabut," kata Anne.
Sebelumnya, Polres Purwakarta mengungkap kasus praktik penyalahgunaan elpiji bersubsidi di perusahaan cat di Kecamatan Campaka, Purwakarta.
Elpiji bagi masyarakat kurang mampu itu digunakan perusahaan cat itu untuk memanaskan moulding yang mampet.
Baca juga: Disperindag Bogor ukur pengujian ulang elpiji bersubsudi
Terkait kejadian itu, Bupati Purwakarta mengaku akan menelusuri dari mana perusahaan memperoleh elpiji bersubsidi tersebut.
"Jika telah diketahui, maka sanksi tegas akan dilayangkan kepada yang bersangkutan. Kita tegas, kalau ada pangkalan atau agen menjual gas bersubsidi di luar daftar penerima, izinnya akan kita cabut," kata bupati.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019