Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat terwujud pada tahun 2022, lima tahun lebih cepat dari target sebelumnya yakni 2027.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bekasi, Ida Farida di Cikarang, Minggu mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait KLA guna mewujudkan target tersebut.
"Regulasi itu diharapkan menjadi dasar pemenuhan seluruh hak yang dimiliki seorang anak," katanya.
Dia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan untuk menjadi layak anak, di antaranya pemenuhan 31 hak anak. Dengan disusunnya Raperda, pemerintah daerah akan semakin konsisten terhadap pemenuhan hak-hak anak. Keberadaan regulasi itu juga mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus yang berkualitas.
"Mereka (anak-anak) dipersiapkan sebaik-baiknya sebagai pengganti-pengganti kita di kemudian hari. Mereka juga akan menjadi generasi yang betul-betul berkualitas. Karena aspek pendidikan sampai kesehatan harus dapat diakses sebaik-baiknya oleh anak-anak. Sehingga hak mereka terpenuhi semua," ujarnya.
Diketahui, KLA merupakan predikat yang diberikan kepada daerah yang telah mampu menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Sejak diluncurkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011, belum ada daerah yang mendapat predikat KLA seutuhnya. Capaian tertinggi diraih Surabaya dan Solo sebagai KLA tingkat utama.
Kabupaten Bekasi saat ini menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama pada 2018 lalu. Tingkatan ini menjadi langkah awal daerah menuju tingkatan selanjutnya yakni madya, nindya, utama hingga menjadi KLA sepenuhnya.
"Sebenarnya sejak tahun lalu kami sudah mempersiapkan untuk KLA di tingkat madya namun masih terdapat kekurangan. Namun kini dengan dukungan Plt. Bupati menambah spirit kami. Beberapa langkah yang bakal dilakukan di antaranya menyusun peraturan daerahnya, tahun ini disusun," ungkapnya.
Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menegaskan, percepatan target kabupaten layak ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi baru. Menurut dia, setiap pembangunan tidak hanya dilakukan saat ini namun juga jangka panjang hingga menyiapkan generasi penerus.
"Saya bertekad dan akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan ini. Saya yakin dan percaya dapat terwujud. Lebih dari itu, akan ada perubahan dari Kabupaten Bekasi, tentunya yang berpihak pada pemenuhan hak anak," ucapnya.
Sebagai pimpinan daerah, dirinya mengaku akan mengerahkan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan pencapaian target ini. Bahkan, capaian KLA ini akan dirintis mulai dari tingkat RT dan RW.
"Saya pun akan mendorong dunia usaha untuk mewujudkan ini. Nantinya melalui regulasi yang disusun, seluruh organisasi perangkat daerah wajib menyukseskan target ini. Semua program kerja, termasuk ruang kerja dan layanan masyarakat harus ramah anak," tandas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bekasi, Ida Farida di Cikarang, Minggu mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait KLA guna mewujudkan target tersebut.
"Regulasi itu diharapkan menjadi dasar pemenuhan seluruh hak yang dimiliki seorang anak," katanya.
Dia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan untuk menjadi layak anak, di antaranya pemenuhan 31 hak anak. Dengan disusunnya Raperda, pemerintah daerah akan semakin konsisten terhadap pemenuhan hak-hak anak. Keberadaan regulasi itu juga mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus yang berkualitas.
"Mereka (anak-anak) dipersiapkan sebaik-baiknya sebagai pengganti-pengganti kita di kemudian hari. Mereka juga akan menjadi generasi yang betul-betul berkualitas. Karena aspek pendidikan sampai kesehatan harus dapat diakses sebaik-baiknya oleh anak-anak. Sehingga hak mereka terpenuhi semua," ujarnya.
Diketahui, KLA merupakan predikat yang diberikan kepada daerah yang telah mampu menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Sejak diluncurkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011, belum ada daerah yang mendapat predikat KLA seutuhnya. Capaian tertinggi diraih Surabaya dan Solo sebagai KLA tingkat utama.
Kabupaten Bekasi saat ini menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama pada 2018 lalu. Tingkatan ini menjadi langkah awal daerah menuju tingkatan selanjutnya yakni madya, nindya, utama hingga menjadi KLA sepenuhnya.
"Sebenarnya sejak tahun lalu kami sudah mempersiapkan untuk KLA di tingkat madya namun masih terdapat kekurangan. Namun kini dengan dukungan Plt. Bupati menambah spirit kami. Beberapa langkah yang bakal dilakukan di antaranya menyusun peraturan daerahnya, tahun ini disusun," ungkapnya.
Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menegaskan, percepatan target kabupaten layak ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi baru. Menurut dia, setiap pembangunan tidak hanya dilakukan saat ini namun juga jangka panjang hingga menyiapkan generasi penerus.
"Saya bertekad dan akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan ini. Saya yakin dan percaya dapat terwujud. Lebih dari itu, akan ada perubahan dari Kabupaten Bekasi, tentunya yang berpihak pada pemenuhan hak anak," ucapnya.
Sebagai pimpinan daerah, dirinya mengaku akan mengerahkan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan pencapaian target ini. Bahkan, capaian KLA ini akan dirintis mulai dari tingkat RT dan RW.
"Saya pun akan mendorong dunia usaha untuk mewujudkan ini. Nantinya melalui regulasi yang disusun, seluruh organisasi perangkat daerah wajib menyukseskan target ini. Semua program kerja, termasuk ruang kerja dan layanan masyarakat harus ramah anak," tandas dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019