Pengamat sosial dari Institute Pertanian Bogor (IPB) Destika Cahyana berpendapat, bagi pahlawan demokrasi berstatus bukan ASN yang gugur dalam melaksanakan tugas pemilu 2019 berharap mendapat perhatian yang sama.

"Saya belum tahu bentuk aturan apresiasinya seperti apa, karena belum tahu aturannya, tapi tentunya harus sesuai dengan perundangan yang berlaku," kata Destika kepada ANTARA di Bogor, Minggu (21/4/19).

Menurut Destika, banyak aparat pemerintah seperti dari jajaran kepolisian yang gugur dalam pengamanan pemilu diberikan kenaikan pangkat satu tingkat (anumerta) sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pengabdian mereka.

"Sebaliknya, bagi mereka non ASN sudah sepantasnya negara juga memberi apresiasi kepada masyarakat sipil yang gugur dalam tugas tersebut," katanya.

Sesuai informasi melalui media sebelumnya, sedikitnya ada sembilan anggota Polri yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019.

Ia menyatakan duka yang mendalam atas gugurnya putra-putra terbaik korps berbaju cokelat tersebut, termasuk juga para petugas TPS yang gugur dalam tugas walaupun tanpa tanda jasa.

Ia pun berharap pihak terkait dapat memikirkannya, bagi pahlawan demokrasi yang sama - sama berjuang dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Bogor Syamsudin mengatakan, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2019 tidak dianggarkan untuk petugas pemilu yang gugur.

"Sepengetahuan saya memang dalam DIPA tidak ada anggaran untuk hal tersebut," kata Syamsudin.

Ia pun menyampaikan duka yang sama, semoga para pejuang demokrasi yang gugur dalam tugas pemilu 2019, mendapat tempat yang layak disisinya.

Pewarta: Arief Amarudin

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019