Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptono menyatakan akan melakukan komunikasi dengan sejumlah Dekan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri guna meningkatkan kualitas calon notaris.
"Nantinya akan kita godok bersama-sama bagaimana meningkatan kualitas calon notaris tersebut," kata Ade usai penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) di Ruang Nusantara FHUP Jakarta, Selasa.
Ade mengatakan akan membuat kebijakan bahwa semua dekan yang mempunyai Program Studi Kenotariatan berkumpul membahas berbagai persoalan untuk meningkatkan lulusan kenotariatan tersebut.
Untuk kurikulum kami sudah sepakat untuk Perguruan tinggi negeri maupuan swasta tidak ada perbedaan, semua sama. Bahkan dosen swasta bisa mengajar ke negeri dan dosen negeri bisa mengajar ke swasta.
"Ini semua untuk mengurangi disparitas lulusan kenotariatan," ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Yualita Widyadhari mengakui adanya disparitas yang jauh diantara sumber daya manusia bidang notaris sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Dari puluhan perguruan tinggi yang meluluskan notaris tidak ada yang sama dalam standar kelulusannya. Ada yang bagus tapi juga ada yang jauh dibawah standar," kata Yualita.
Untuk itu pihaknya berinisiasi untuk bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk bersama-sama membuat nota kesepahaman yang isinya antara lain menyampaikan kurikulum-kurikulum yang penting yang perlu dilaksanakan di perguruan tinggi.
Selain itu kami menyiapkan dosen-dosen dari pengurus pusat ikatan Indonesia yang berkualitas sehingga dengan demikian lulusan dari perguruan tinggi tersebut betul-betul lulusan yang sudah siap untuk dibina untuk menjadi Notaris yang berkualitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Nantinya akan kita godok bersama-sama bagaimana meningkatan kualitas calon notaris tersebut," kata Ade usai penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) di Ruang Nusantara FHUP Jakarta, Selasa.
Ade mengatakan akan membuat kebijakan bahwa semua dekan yang mempunyai Program Studi Kenotariatan berkumpul membahas berbagai persoalan untuk meningkatkan lulusan kenotariatan tersebut.
Untuk kurikulum kami sudah sepakat untuk Perguruan tinggi negeri maupuan swasta tidak ada perbedaan, semua sama. Bahkan dosen swasta bisa mengajar ke negeri dan dosen negeri bisa mengajar ke swasta.
"Ini semua untuk mengurangi disparitas lulusan kenotariatan," ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Yualita Widyadhari mengakui adanya disparitas yang jauh diantara sumber daya manusia bidang notaris sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Dari puluhan perguruan tinggi yang meluluskan notaris tidak ada yang sama dalam standar kelulusannya. Ada yang bagus tapi juga ada yang jauh dibawah standar," kata Yualita.
Untuk itu pihaknya berinisiasi untuk bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk bersama-sama membuat nota kesepahaman yang isinya antara lain menyampaikan kurikulum-kurikulum yang penting yang perlu dilaksanakan di perguruan tinggi.
Selain itu kami menyiapkan dosen-dosen dari pengurus pusat ikatan Indonesia yang berkualitas sehingga dengan demikian lulusan dari perguruan tinggi tersebut betul-betul lulusan yang sudah siap untuk dibina untuk menjadi Notaris yang berkualitas.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019