Dinas Kesehatan (Dines) Kota Bogor Jawa Barat mengadakan pertemuan koordinasi bersama perwakilan petugas kesehatan masyarakat (KESMAS) kelurahan dan kecamatan se-Kota Bogor untuk mengoordinasikan Universal Health Converage (UHC), di Bogor, Senin (4/3/2019).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Rubaeah MKM dalam arahannya kepada seluruh peserta mengatakan, salah satu permasalahan saat ini diperlukan sinkronisasi data kependudukan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
"Saat ini salah satu permasalahan kita adalah data faktual kependudukan dan orang dengan gangguan jiwa," ujarnya, didampingi perwakilan Dinas Sosial dan BPJS.
Rubaeah mengatakan lebih lanjut, Universal Health Converage (UHC) adalah sistem penjaminan kesehatan bagi setiap warga untuk memiliki akses pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan biaya terjangkau.
"Sesuai dengan Perpres No. 82 tentang kepesertaan, maka semua masyarakat wajib melakukan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan," ujarnya lagi.
Acara pertemuan itu diisi dengan pemaparan materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan BPJS, dilanjutkan dengan dialog tanya jawab.
Diharapkan dari acara ini seluruh Dinas terkait dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
Para peserta terlihat antusias mengikuti acara itu, sesekali diselingi hiburan senam di tempat untuk menghilangkan rasa kantuk para peserta. (ANT-BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Rubaeah MKM dalam arahannya kepada seluruh peserta mengatakan, salah satu permasalahan saat ini diperlukan sinkronisasi data kependudukan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
"Saat ini salah satu permasalahan kita adalah data faktual kependudukan dan orang dengan gangguan jiwa," ujarnya, didampingi perwakilan Dinas Sosial dan BPJS.
Rubaeah mengatakan lebih lanjut, Universal Health Converage (UHC) adalah sistem penjaminan kesehatan bagi setiap warga untuk memiliki akses pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan biaya terjangkau.
"Sesuai dengan Perpres No. 82 tentang kepesertaan, maka semua masyarakat wajib melakukan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan," ujarnya lagi.
Acara pertemuan itu diisi dengan pemaparan materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan BPJS, dilanjutkan dengan dialog tanya jawab.
Diharapkan dari acara ini seluruh Dinas terkait dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
Para peserta terlihat antusias mengikuti acara itu, sesekali diselingi hiburan senam di tempat untuk menghilangkan rasa kantuk para peserta. (ANT-BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019